KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, khususnya di kawasan Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), mendapat respons dari sejumlah pihak. Salah satunya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Anggota Komite BPH Migas Henry Ahmad mengaku, sebenarnya pihak BPH Migas belum mendengar kepastian kabar bahwa penjualan Premium di area Jamali akan dihentikan dalam waktu dekat. “Setahu saya pemerintah tidak akan memberikan kompensasi terhadap penyaluran Premium di Jamali kepada Pertamina,” ujarnya, Minggu (15/11). Terlepas dari itu, BPH Migas tak menampik fakta bahwa di beberapa daerah, sebagian besar Premium yang disalurkan justru menjadi objek penyelewengan ke pengecer BBM ilegal atau yang akrab disebut Pertamini.
BPH Migas sebut penyaluran Premium mesti dievaluasi, ini alasannya
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, khususnya di kawasan Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), mendapat respons dari sejumlah pihak. Salah satunya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Anggota Komite BPH Migas Henry Ahmad mengaku, sebenarnya pihak BPH Migas belum mendengar kepastian kabar bahwa penjualan Premium di area Jamali akan dihentikan dalam waktu dekat. “Setahu saya pemerintah tidak akan memberikan kompensasi terhadap penyaluran Premium di Jamali kepada Pertamina,” ujarnya, Minggu (15/11). Terlepas dari itu, BPH Migas tak menampik fakta bahwa di beberapa daerah, sebagian besar Premium yang disalurkan justru menjadi objek penyelewengan ke pengecer BBM ilegal atau yang akrab disebut Pertamini.