KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi menetapkan kuota penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi untuk tahun 2026. Dalam penetapan tersebut, kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter (KL), turun 6,28% dibandingkan kuota tahun sebelumnya. Penurunan kuota Pertalite dilakukan seiring upaya pemerintah meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran BBM subsidi serta pengendalian konsumsi energi nasional.
Baca Juga: Pertamina Prediksi Konsumsi Solar pada Tahun 2026 Tembus 18,8 Juta KL “Kemudian kami BPH telah menetapkan penyaluran kuota JBT dan JBKP tahun 2026 untuk minyak tanah 526.000 kiloliter, kemudian minyak solar 18.636.500 kiloliter, kemudian JBKP Pertalite 29.267.947 kiloliter,” ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Selasa (27/01/2026). Selain Pertalite, kuota minyak solar pada 2026 juga ditetapkan turun 1,32% menjadi 18,64 juta KL. Sementara itu, kuota minyak tanah justru naik tipis 0,19% menjadi 526.000 KL, untuk menjaga pasokan energi rumah tangga di wilayah tertentu. Di sisi lain, Wahyudi memaparkan program strategis BPH Migas pada 2026, antara lain pembangunan 55 lembaga penyalur BBM Satu Harga. Dengan tambahan tersebut, total lembaga penyalur BBM Satu Harga secara kumulatif ditargetkan mencapai 654 lembaga penyalur. “Untuk pengawasan operasional BBM Satu Harga,
overall target kami mencapai 71 lembaga penyalur, sehingga totalnya menjadi 654 lembaga penyalur,” kata Wahyudi. BPH Migas juga menargetkan pengembangan infrastruktur gas bumi, termasuk penambahan 50 kilometer jaringan transmisi dan distribusi gas. Adapun volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa ditargetkan mencapai 1,54 miliar standard cubic feet (MSCF) pada 2026. Dari sisi penerimaan negara, BPH Migas menargetkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1,29 triliun pada tahun depan.
Baca Juga: Indika Energy (INDY) Tambah 500 Motor Listrik ALVA N3 untuk Logistik Dash Electric Selain itu, BPH Migas menyiapkan anggaran Rp 28,61 miliar untuk program pemanfaatan langsung bagi masyarakat, yang mencakup delapan kegiatan, mulai dari sosialisasi kebijakan hilir migas, pengawasan penyaluran BBM, hingga diklat dan sertifikasi operator SPBU.
Kemudian yang delapan, bimbingan teknis, aspek regulasi keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan pada gas bumi melalui PIPA, kami sementara di Provinsi Balikpapan dan Kota Palembang, dan nanti dapat disesuaikan kembali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
