JAKARTA. PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) akan membangun jetty sebagai pelabuhan sementara untuk bongkar muat peralatan konstruksi dan bongkar muat batubara bagi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang.

Pelabuhan tersebut akan dibangun berdekatan dengan PLTU, sehingga penyediaan batubara menjadi efisien.

“Kami sejak awal tidak ada rencana untuk menggunakan pelabuhan Batang sebagai lokasi bongkar muat batubara,” jelas Mohammad Effendi, Presiden Direktur BPI, Rabu (20/4).

Pendapatan Melesat & Beban Turun, Profitabilitas GOTO Membaik di Q2-2025

Effendi menjelaskan, sejak awal masa proyek PLTU dimulai, rencana pembangunan jetty tersebut telah disetujui PT PLN (Persero) dan dicantumkan dalam Perjanjian Jual Beli Listrik serta disetujui pemerintah provinsi Jawa Tengah dan dicantumkan dalam izin lingkungan yang diterbitkan.

Pembangunan jetty untuk pelabuhan bongkar muat batubara tersebut juga akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dengan demikian keberadaan pelabuhan tidak mencemari lingkungan, apalagi mengganggu aktivitas masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan.

BPI telah memperoleh Izin Lingkungan pada 21 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/37 Tahun 2013.

Dalam dokumen tentang analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan program Corporate Social Responsibility (CSR), BPI juga telah menyampaikan sejumlah program untuk mengatasi dampak aktivitas PLTU Jawa Tengah baik dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi.

BPI telah menandatangi amandemen Perjanjian Jual Beli Listrik dengan PLN pada Rabu (06/04) lalu. Amandemen tersebut merupakan syarat perpanjangan batas waktu pembiayaan (RFD) untuk memenuhi financial closure sampai Senin (6/6) mendatang.

BPI merupakan perusahaan join venture tiga konsorsium yang melibatkan Electric Power Development Co., Ltd. (“J-Power”), Itochu Corporation (“Itochu”) dan PT Adaro Power, yang seluruhnya dimiliki PT Adaro Energy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News