KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku belum menerapkan sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan yang belum terdaftar per 1 Januari 2019. Sanksi tersebut berupa tidak diberikannya hak pelayanan publik seperti pengurusan surat izin mengemudi (SIM) dan sejenisnya.

Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf, kewenangan sanksi yang akan diberikan diatur sesuai peraturan pemerintah (PP) 86 tahun 2013, namun bukan di BPJS kesehatan.

"Sanksi tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat, namun kami tetap berupaya untuk mempermudah masyarakat mendaftarkan diri sebagai peserta JKN-KIS, di antaranya dengan membuka kanal-kanal pendaftaran baik secara manual maupun secara online," kata Iqbal saat dikonfirmasi Kontan.co.id, Rabu (2/1).

Inovasi Ekonomi dan Pemberdayaan Holistik Bawa Nasabah PNM Naik Kelas

Sekedar tahu, sanksi bagi warga yang belum mendaftar tertuang dalam beleid PP nomor 86 tahun 2013 yakni sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Menurut pasal 8 dan 9 undang-undang tersebut, identitas kepesertaan jaminan sosial menjadi persyaratan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), SIM, sertifikat tanah, paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News