JAKARTA. Mulai awal Januari 2014 mendatang, Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai beroperasi. Kendati demikian, BPJS Kesehatan juga harus terus membenahi diri agar bisa meningkatkan suplai layanan kesehatan secara bertahap.Hal itu diingatkan Wakil Presiden Boediono ketika meninjau kesiapan BPJS Kesehatan di kantor pusat PT. Asuransi Kesehatan (Askes), Rabu (11/12). "Salah satu tantangan di depan mata adalah terus meningkatkan sisi suplai dari layanan kesehatan ini secara bertahap," ujar Boediono.Menurut Boediono, pemerintah perlu terus bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar bisa meningkatkan anggaran pendukungnya. Layanan kesehatan menyeluruh ini akan bertumpu pada sebuah sistem nasional yang akan terus berkembang sesuai dengan jumlah penerima layanan di masa mendatang. Sistem layanan kesehatan menyeluruh tersebut, lanjut Boediono, bisa disamakan dengan sistem yang ada di negara-negara maju. Kunci dari sistem tersebut adalah harus yang sustainable alias berkelanjutan. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga mengakui, tantangan yang dihadapi PT Askes tidak mudah, karena harus mengelola jasa hingga mencapai seluruh pelosok tanah air. Kendati begitu, Wapres menyampaikan pujian atas kepada PT Askes atas upaya mempersiapkan ruang kontrol informasi dan teknologi demi memantau perkembangan. Selain itu, Wapres juga mengingatkan bahwa kesehatan dan pendidikan adalah dua pilar utama yang menopang kekuatan bangsa. Dengan kesehatan yang bagus dan pendidikan yang baik, maka bangsa itu akan melaju dengan sendirinya. Sehingga pada kesempatan itu, Boediono berpesan agar sosialisasi layanan kesehatan menyeluruh terus diupayakan hingga ke wilayah-wilayah kepulauan.Direktur Utama PT Askes Fahmi Idris mengatakan pada 10 Desember 2013, total peserta BPJS Kesehatan yang tercatat adalah sebesar 111 juta penduduk. Jumlah ini sudah termasuk mereka yang otomatis terdaftar seperti peserta Askes, peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat, anggota TNI/Polri serta Pegawai Negeri Sipil dan keluarga, dan Jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS.
BPJS Kesehatan harus tingkatkan layanan kesehatan
JAKARTA. Mulai awal Januari 2014 mendatang, Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai beroperasi. Kendati demikian, BPJS Kesehatan juga harus terus membenahi diri agar bisa meningkatkan suplai layanan kesehatan secara bertahap.Hal itu diingatkan Wakil Presiden Boediono ketika meninjau kesiapan BPJS Kesehatan di kantor pusat PT. Asuransi Kesehatan (Askes), Rabu (11/12). "Salah satu tantangan di depan mata adalah terus meningkatkan sisi suplai dari layanan kesehatan ini secara bertahap," ujar Boediono.Menurut Boediono, pemerintah perlu terus bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar bisa meningkatkan anggaran pendukungnya. Layanan kesehatan menyeluruh ini akan bertumpu pada sebuah sistem nasional yang akan terus berkembang sesuai dengan jumlah penerima layanan di masa mendatang. Sistem layanan kesehatan menyeluruh tersebut, lanjut Boediono, bisa disamakan dengan sistem yang ada di negara-negara maju. Kunci dari sistem tersebut adalah harus yang sustainable alias berkelanjutan. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga mengakui, tantangan yang dihadapi PT Askes tidak mudah, karena harus mengelola jasa hingga mencapai seluruh pelosok tanah air. Kendati begitu, Wapres menyampaikan pujian atas kepada PT Askes atas upaya mempersiapkan ruang kontrol informasi dan teknologi demi memantau perkembangan. Selain itu, Wapres juga mengingatkan bahwa kesehatan dan pendidikan adalah dua pilar utama yang menopang kekuatan bangsa. Dengan kesehatan yang bagus dan pendidikan yang baik, maka bangsa itu akan melaju dengan sendirinya. Sehingga pada kesempatan itu, Boediono berpesan agar sosialisasi layanan kesehatan menyeluruh terus diupayakan hingga ke wilayah-wilayah kepulauan.Direktur Utama PT Askes Fahmi Idris mengatakan pada 10 Desember 2013, total peserta BPJS Kesehatan yang tercatat adalah sebesar 111 juta penduduk. Jumlah ini sudah termasuk mereka yang otomatis terdaftar seperti peserta Askes, peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat, anggota TNI/Polri serta Pegawai Negeri Sipil dan keluarga, dan Jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS.
