KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menganggap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) merupakan cambukan bagi mereka.

Dalam acara tersebut, Jokowi menyatakan butuh manajemen yang jelas dalam tubuh BPJS Kesehatan karena persoalan defisit keuangan terus menjadi persoalan utama dari tahun ke tahun.

"Tentu kami memperhatikan pernyataan Presiden. Kami melihat hal itu sebagai bentuk perhatian dari Presiden," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf kepada Kontan.co.id, Rabu (17/10).

Iqbal mengatakan, pihaknya akan terus mendorong koordinasi kepada kementerian dan lembaga terkait soal ini. Sebab, BPJS Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Termasuk dalam mengatasi masalah defisit keuangan.

Iqbal bilang, kalau memang salah satu jalan keluar defisit dengan menaikkan iuran, BPJS Kesehatan tidak bisa memiliki kewenangan penuh untuk itu. Pasalnya, yang memiliki kewenangan itu adalah pemerintah.

"Tapi kalau soal masalah koordinasi tentu, kami akan melakukan lebih baik lagi tidak hanya kepada Menteri Kesehatan tapi juga ke Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga memiliki konsen terhadap ini. "Tentu pernyataan Presiden menjadi cambuk bagi kami," kata Iqbal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat