KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi, BPJS Ketenagakerjaan mulai bermain aman. Badan hukum publik ini tidak memasang target investasi terlalu agresif seperti tahun - tahun sebelumnya.

Peningkatan jumlah dana kelolaan juga menjadi alasan BPJS tidak membidik pertumbuhan tinggi. Sebab, menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, dengan jumlah dana yang besar maka pertumbuhannya justru semakin menurun.  

"Rata - rata pertumbuhan tahunan dana investasi dari 2016 hingga Februari 2021 sebesar 13,4% per tahun. Tapi persentasi-nya tidak mungkin 13% lagi karena semakin menurun pertumbuhannya," kata Anggoro, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (30/3). 

Dengan pertimbangan itu, ia menargetkan dana investasi tahun ini sebesar Rp 559,9 triliun dengan pencapaian Rp 489,89 triliun per Februari. Sementara target hasil investasi Rp 33,41 triliun, atau tumbuh 3,34% yoy dari tahun sebelumnya. 

"Per posisi Februari 2021, hasil investasi Rp 5,12 triliun. Artinya secara proporsional masih sesuai kalau kami lihat data lima tahun terakhir," jelasnya. 

Mengingat, rata - rata pertumbuhan hasil investasi pada periode 2016 - Februari 2021 sebesar 8,95% per tahun. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS untuk menjaga pertumbuhan hasil investasi di masa mendatang. 

Walau hadapi perlambatan pertumbuhan, lembaga ini telah menyiapkan lima strategi agar kinerja investasi bisa terangkat. Pertama, melakukan rebalancing investasi dari deposito, saham dan reksadana ke instrumen obligasi. 

Baca Juga: Kemenaker dan BPJS ketenagakerjaan integrasikan data penerima program JKP

"Kami tahu, suku bunga bunga acuan sebesar 3,5% sehingga deposito bank juga turun. Hal ini akan menarik ke bawah yield portofolio kami. Jadi kami akan melakukan rebalancing, tentunya tidak semua agar yield yang kami dapat bisa optimum," ungkapnya.

Kedua, mengalokasikan investasi jangka pendek pada program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Karena program juga tersebut bersifat jangka pendek sehingga alokasi ke deposito dan sebagian ke obligasi pemerintah. 

Ketiga, mendukung likuiditas sistem perbankan nasional dengan penempatan pada bank pembangunan daerah (BPD) dan Himbara.

Keempat, mendukung program pemerintah di sektor riil melalui sovereign wealth fund (SWF) dengan meningkatkan alokasi dana investasi pada instrumen program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP) yang bersifat jangka panjang. 

Kelima, mendukung revisi Permenaker Manfaat Layanan Tambahan (MLT) seperti pengaturan suku bunga penempatan dan penyaluran (funding and lending). Kemudian perluasan bank penyalur yang awalnya hanya Himbara ditambah Asbanda.

"Ke bank - bank daerah, rasanya bisa kami tingkatkan untuk mendukung perekonomian di daerah. Juga terkait skema penyaluran baru yaitu novasi," pungkasnya. 

Selanjutnya: Jumlah pekerja migran yang jadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan menurun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari