Jakarta. BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan tujuh agregator non perbankan. Ini untuk memperluas kepesertaan dan melindungi seluruh pekerja Indonesia terutama pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dari risiko pekerjaan.

Agregator tersebut antara lain PT Fusindo Soka, PT Bakoel Nusantara, PT Butracotama Sentosa, PT Niagaprima Paramitra, PT Design Jaya Indonesia, PT Sarana Pactindo dan PT Indosat, Tbk.

E. Ilyas Lubis, Direktur Kepesertaan dan HAL BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, pekerja BPU merupakan pekerja sektor informal seperti pedagang, nelayan, petani dan sebagainya dengan jumlah mencapai 45,9 juta pekerja. Manfaat perlindungan yang diberikan oleh program BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja BPU diantaranya meliputi pengobatan sampai sembuh tanpa batasan biaya bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan pemberian santunan hingga 48 kali upah bagi ahli waris pekerja korban kecelakaan kerja yang meninggal dunia.

Semua perlindungan tersebut diberikan hanya dengan membayar iuran sebesar Rp 16.800 untuk kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm)

Monitoring dan evaluasi kerjasama ini sudah selayaknya dilakukan karena telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah ditandatangani oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan Pimpinan ketujuh Agregator Non Perbankan pada bulan Mei 2015 di Bali.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dipandang sangat penting dalam rangka mengukur efektifitas dari Perjanjian Kerjasama tersebut atas peningkatan jumlah akuisisi kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan.

Hasil kerjasama ini masih perlu ditingkatkan, terlihat dari akuisisi kepesertaan BPU sampai Juni 2016 melalui Kantor Cabang  sebanyak 288.368 peserta, melalui perbankan sebanyak 138.825 peserta dan melalui Agregator Non Perbankan sebanyak 33.071 peserta.

“Dari kerjasama sebelumnya, kami telah mengevaluasi hal-hal yg perlu diperbaiki dalam memberikan kemudahan kepada peserta untuk mendaftar dan membayar iuran. Karakteristik pekerja BPU yang unik memerlukan kemudahan akses informasi dan kenyamanan pendaftaran serta kemudahan dalam membayar iuran. Disinilah peran agregator  dengan kanal yang tersebar luas berpotensi menjangkau calon peserta BPU," kata Ilyas, dalam siaran persnya, Rabu (10/8).

Selain monitoring dan evaluasi, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memperpanjang PKS dengan tujuh agregator terkait Pendaftaran dan Penerimaan Iuran Peserta BPU BPJS Ketenagakerjaan dengan masa berlaku sampai dengan Tahun 2017.

Ruang lingkup kerjasama pada perjanjian ini adalah menerima pendaftaran, menerima pembayaran iuran, rekonsiliasi data dan transaksi penerimaan iuran Bukan Penerima Upah (BPU).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto