KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengajak lembaga jaminan sosial sejawat di ASEAN untuk berinvestasi jangka panjang lewat pembiayaan infrastruktur di negara berkembang. BPJS melihat potensi besar dari kegiatan investasi lembaga sosial di negara-negara ASEAN.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengungkapkan niatan kerjasama ini melalui pertemuan anggota Asean Social Security Association (ASSA) di Nha Trang, Vietnam, Selasa lalu (18/9). Dalam pidatonya di hadapan delegasi yang hadir, Agus menggagas kolaborasi di bidang investasi berbentuk pool of fund atau pengumpulan dana dari insitusi terkait.

“Semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju, pasti tetap membutuhkan pembangunan infrastruktur. Namun anggaran yang dimiliki negara tentunya terbatas. Di sinilah peran institusi di jaminan sosial dibutuhkan,” jelas Agus.

Dalam kerjasama ini, BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga penjaminan sosial berperan sebagai investment hub. Yaitu koordinator yang akan memberikan informasi terkait segala investasi pada proyek infrastruktur yang ada di negara masing-masing.

Sekadar informasi, sampai Agustus 2018, BPJS TK mengelola dana Rp 339,7 triliun.  Dana tersebut diinvestasikan dalam berbagai sektor seperti sektor keuangan, pertambangan, aneka industri, transportasi dan infrastruktur. Investasi dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui penempatan di Surat Berharga Negara (SBN), obligasi serta saham BUMN Karya. 

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menjelaskan bahwa skema ini menjadi solusi pendanaan infrastruktur yang, baik dengan berinvestasi pada proyek maupun portofolio. Tapi sayangnya, belum ada skema jelas terkait bentuk investasinya karena rencana ini baru dimulai.

“Skemanya bisa macam-macam, bisa berinvestasi secara langsung atau tidak langsung di proyek-proyek yang ada di Indonesia maupun negara lain. Kemungkinan skema ini disesuaikan dengan pedoman investasi di lembaga masing-masing,” ungkapnya.

Dari kerjasama ini, BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan komisi dan hanya berperan sebagai investment hub untuk menggaet investor dari luar. Sedangkan dana yang terkumpul akan dikelola oleh tim asset manajemen tersendiri.

“BPJS akan menawarkan investasi yang ada di Indonesia, apakah mempunyai prospek yang bagus, mempunyai liabilitas dan sesuai pengelolaan dana jangka panjang lembaga jaminan sosial,” ungkapnya.

Dari kerjasama tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan mitra investasi yang kompeten dari sisi pendanaan, keahlian dan berpengalaman. Dari sisi proyek investasi juga terdapat kepastian pendanaan sehingga bisa optimal dan memberikan profit yang diharapkan.

“Dengan adanya investor dari luar maka pendanaan infrastruktur makin kuat dan imbal hasil investasi juga optimal,” ujarnya.

Ia menuturkan, insitusi jaminan sosial memiliki kelebihan dibandingkan investor lain, karena umumnya memiliki bentuk pengelolaan dana jangka panjang, hal ini sesuai dengan konsep pembiayaan investasi infrastruktur dari pemerintah yang juga bersifat jangka panjang.

Kerjasama seperti ini telah dilakukan sebelumnya oleh organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi (OECD), dengan menggalang dana internasional dari anggota organisasi.

Inisiatif ini juga didukung Bappenas yang telah memiliki daftar proyek infrastruktur yang layak dijadikan target investasi oleh anggota ASSA maupun institusi jaminan sosial dan asuransi lain di Asia Pasifik. Rencananya bakal ada pertemuan lanjutan antar institusi jaminan sosial di Bali pada pertengahan Oktober 2018.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia