KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jamiman Sosial (BPJS) Kesehatan tengah berupaya mengejar tingkat kepesertaan menjadi 95% sampai tahun depan. BPJS Watch memandang, perlu kerja keras dari jajaran direksi agar hal ini mampu tercapai.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, sejauh ini masih banyak masyarakat yang masih belum menjadi anggota JKN-KIS. Terutama kata dia, masih ada dari Pekerja Penerima Upah (PPU) badan usaha swasta yang membandel untuk tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Maka itu perlu ada tindakan tegas yang melibatkan penegak hukum agar mereka menjadi peserta," kata Timboel kepada Kontan.co.id, Minggu (25/11).

Lebih lanjut, dia mengasumsikan kepesertaan baru BPJS Kesehatan hanya bertambah sekitar 2 juta orang per bulannya. Dengan demikian, apabila tidak ada upaya yang lebih konkret akan sulit tercapai seluruh masyarakat Indonesia menjadi peserta.

Seperti misalnya, Timboel juga mendorong implementasi dari tidak diberikannya pelayanan publik apabila belum mendaftar BPJS Kesehatan maupun terlambat membayar. Langkah ini juga harus dikawal dengan baik yang melibatkan seluruh instansi untuk mendukung keberhasilan program JKN-KIS.

"BPJS Kesehatan dengan semua lembaga terkait seperti kementerian dan Kepolisian harus sepakat mendukung, kalau ego sektoral main terus ya susah tidak akan tercapai," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi