KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, cukai rokok dari daerah yang diperuntukkan menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidaklah mencukupi.

Pasalnya, defisit keuangan BPJS Kesehatan terlalu besar Rp 16,5 triliun, sementara kontribusi cukai rokok dari daerah sekitar Rp 5 triliun.

Langkah lain yang harus dilakukan pemerintah yakni dengan menaikkan iuran BPJS setiap bulannya.

"Ya ini memang langkah yang baik, tapi iuran tetap, ya sama saja," ujar Timboel Siregar saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (18/9).

Pemerintah juga harus tegas dalam mengatasi iuran-iuran BPJS yang macet. Pemerintah juga diminta untuk berani menaikkan iuran pekerja penerima upah (PPU) dari sekarang yang sebesar Rp 8 juta ke Rp 12 juta sehingga mampu berperan untuk menambah iuran.

"Kalau pemerintah takut ada gejolak di masyarakat karena menaikkan iuran mandiri ya, penerima bantuan iuran (PBI)-nya dinaikkan," ujar Timboel. Selasa (18/9).

Selain itu, Pemerintah juga diminta jangan hanya fokus pada penerimaan saja, melainkan harus juga meningkatkan pengawasan pada rumah sakit ataupun pelaku kesehatan yang nakal seperti dokter, dan para pekerja kesehatan yang di lapangan. Dengan hal tersebut bisa mampu mengurangi beban yang ditanggung oleh BPJS.

Terakhir, ia mengharapkan kalau bisa pemerintah juga memikirkan untuk menaikkan cukai rokok sehingga dengan begitu orang enggan untuk membeli rokok.

Dengan itu kesehatan masyarakat akan semakin baik dan tidak semakin banyak yang menggunakan BPJS untuk berobat sehingga mampu meringankan beban BPJS ke depannya.

" Tahun depan pasti beban BPJS akan meningkat bisa sampai Rp 100 triliun, nah ini akan semakin berat. Oleh karena itu mungkin bila cukai rokok juga dinaikkan dengan catatan tidak terlalu tinggi bisa jadi solusi yang ampuh," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto