KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengharapkan pemerintah segera selesaikan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 11 triliun.

Menurutnya, dalam hal ini pemerintah terlalu bertele-tele dalam menangani masalah defisit ini. Pasalnya bila permasalahan ini semakin panjang beban yang ditanggung oleh para pihak rumah sakit dan para pelaku kesehatan akan semakin berat.

Tidak hanya itu, ia juga bilang bila terlampau lama akan berdampak pada peserta BPJS, dan juga manajemen keuangan rumah sakit yang akan semakin memburuk.

"Kalau makin lama ya biaya penalti sebesar 1% yang ditanggung rumah sakit ya akan semakin membengkak," ujar Timboel saat dihubungi Kontan. Rabu (12/9).

Selanjutnya ia bilang bahwa sepertinya ada yang janggal pada audit yang dilakukan oleh BPKP, karena ia melihat mengapa hasil dari audit itu belum juga bisa ditunjukkan ke publik padahal sudah selesai diaudit.

Terakhir, ia berpesan pada Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk menambah dana bailout untuk BPJS dari yang direncanakan sebesar Rp 5 triliun harus ditambah menjadi Rp 7 triliun.

" Kalau kita lihat sampai Mei 2018 saja utang sudah Rp 4,2 triliun, bagaimana nanti sampai akhir Desember 2018 ? Kan itu juga harus dipikirkan. Jadi kalau memang ada dananya jangan ditahan-tahan lah," kata Timboel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto