KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Watch menyepakati rencana kajian Kementerian Ketenagakerjaan terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Sebelumnya JHT dapat dicairkan dengan batasan masa kepesertaan. Namun, ketentuan itu diubah sehingga JHT dapat dicairkan setiap saat oleh pekerja yang telah tidak bekerja.

Kehadiran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada BP Jamsostek membuat Kemenaker mempertimbangkan pembatasan kembali dalam penarikan JHT. Pasalnya, dalam kebutuhan jaring pengaman jangka pendek bagi pekerja yanh terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat menggunakan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

Baca Juga: Pemerintah siapkan anggaran Rp 920 miliar untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan

"Peserta yang sudah mendapatkan JKP tidak perlu mengambil lagi JHT," ujar Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (6/10).

Tidak adanya batasan waktu penarikan JHT menurut Timboel membuat tingkat klaim JHT tinggi mencapai lebih dari 60%. Selain itu, imbal hasil pun menurun karena dana JHT tidak lagi dapat digunakan untuk investasi jangka menengah panjang.

Meski begitu, Timboel meminta perluasan dalam pelaksanaan JKP. Pasalnya JKP hanya dapat dimanfaatkan bagi pekerja yang terkena PHK.

Sebelumnya JHT dapat dimanfaat oleh seluruh pekerja yang tidak lagi bekerja dikarenakan habisnya kontrak atau mengundurkan diri.

"JKP diperluas manfaatnya jadi pekerja yamg mengundurkan diri dan pekerja yang jatuh tempo kontraknya dapat JKP," tegas Timboel.

Selain itu, penerapan peralihan JHT pun perlu dilakukan secara bertahap. Termasuk juga dengan sosialisasi yang masif sehingga pekerja mendapatkan penjelasan dalam pelaksanaan ke depan.

Selanjutnya: Menaker: JHT merupakan program jaminan sosial jangka panjang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News