KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR bersama Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) bersepakat untuk meningkatkan pendapatan non traffic jalan tol. Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan bahwa pendapatan non tol atau non traffic baru berkisar pada angka 5% hingga 9%. Menurutnya, pendapatan non traffic perlu ditingkatkan lagi hingga 15% melalui berbagai insentif dari Peraturan Menteri PUPR. “Salah satunya adalah menyepakati kembali definisi pemanfaatan komersial atas ROW (
right of way) Jalan Tol pada perjanjian konsesi,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima kontan.co.id, Jumat (11/9).
Ia menjelaskan hal ini perlu dilakukan karena pembangunan jalan tol sampai 2024 memerlukan investasi total sebesar Rp 375 triliun dan pengadaan dana talangan tanah sekurang-kurangnya Rp 100 triliun. Beberapa hal menjadi target adalah penyelesaian investasi, konstruksi dan operasi sepanjang 2.500 km sampai dengan tahun 2025 dan migrasi dari transaksi tunai menjadi transaksi cashless pada 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan dengan pencapaian telah diselesaikannya 1.374 km jalan tol, agar semua pihak melakukan refleksi karena banyak perubahan substansial. Karenanya, perlu adanya penyederhanaan aturan yang dirasa tidak perlu. Ia mencontohkan untuk tol prakarsa apabila lebih dari 6 bulan tidak ada progress maka harus segera dicabut. “Akan ada usulan Task Force dan penguatan dalam pembebasan lahan yang dikoordinasi pusat oleh Kemenko Marinvest yang membawahi Bina Marga, Dirjen Pengadaan Lahan, LMAN dan BPJT. Dan Koordinator Dareah adalah Pengadilan Negeri, PPK Lahan, Kejaksaan Negeri, TNI dan Polri,” sebutnya.
Baca Juga: Luhut: Dana Rp 27 triliun pembebasan lahan jalan tol hingga akhir 2020 Dalam Rapat Koordinasi tersebut juga membentuk 4 Working Group dengan tema (1) Bidang Investasi yang membahas mengenai Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Generasi Baru dan Alokasi Risiko dan Kompensasi dalam Perubahan Rencana Pengusahaan Jalan Tol. (2) Bidang Teknik yang membahas mengenai Implementasi Sistem Informasi Jalan Tol dan Peningkatan Kinerja Mutu Pelaksanaan Konstruksi. (3) Bidang Operasi dan Pemeliharaan yang membahas mengenai Operation Excellence di Jalan Tol dan Pembaharuan Aspek Safety untuk Mengurangi Fatalitas, serta (4) Bidang Pendanaan yang membahas mengenai Pendanaan Pengadaan Tanah sampai Tahun 2020 dan Peningkatan Dokumentasi melalui Data Leger Tanah berbasi IT.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas pada tahun-tahun berikutnya di samping penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sepanjang periode tahun 2015 sampai dengan April 2019, pemerintah bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 1.298 Km. “Dari total Jalan Tol yang sudah beroperasi sejak tahun 1978 hingga Juli 2020 yaitu telah terbangun sepanjang 2.302 Km,” ujarnya. Ketua Umum ATI Subakti Syukur juga menuturkan bahwa Rapat Koordinasi ini akan diselenggarakan secara rutin guna membahas isu-isu strategis untuk mencari usulan-usulan terbaik yang nantinya akan disampaikan kepada Stakeholders. Selain itu, juga pihaknya telah membuat program jangka pendek dan jangka panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Handoyo .