KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus menggeber konstruksi tol agar target penyelesaian 379,2 kilometer (km) jalan tol pada tahun ini bisa tercapai. Kali ini pemerintah sedang menggenjot penyelesaian konstruksi 13 ruas jalan tol. Beberapa jalan tol yang tengah dikebut penyelesaiannya adalah ruas jalan tol Bekasi- Cawang-Kampung Melayu Seksi Pangkalanjati-Jakasampurna sepanjang 8,24 km. Lalu, jalan tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB- III sepanjang 15,47 km; jalan tol Solo-Ngawi Seksi 1, 2 termasuk yang dibiayai dengan APBN 87,19 km. Selain itu, ada pula jalan tol Brebes Timur-Pemalang sepanjang 37,3 km dan jalan tol Ngawi-Kertosono Seksi Ngawi-Wilangan 52,57 km. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, untuk mengejar target, pemerintah masih dihadapkan pada kendala pembebasan lahan yang belum selesai. Tapi, BPJT optimistis masalah itu bisa segera diatasi. "Semua akan dikejar, dan pembebasan lahan tinggal proses. Dengan UU Pengadaan Lahan yang baru dan keberadaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) saya kira bisa selesai," katanya Jumat (29/9).
BPJT kebut 13 ruas jalan tol di akhir 2017
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus menggeber konstruksi tol agar target penyelesaian 379,2 kilometer (km) jalan tol pada tahun ini bisa tercapai. Kali ini pemerintah sedang menggenjot penyelesaian konstruksi 13 ruas jalan tol. Beberapa jalan tol yang tengah dikebut penyelesaiannya adalah ruas jalan tol Bekasi- Cawang-Kampung Melayu Seksi Pangkalanjati-Jakasampurna sepanjang 8,24 km. Lalu, jalan tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB- III sepanjang 15,47 km; jalan tol Solo-Ngawi Seksi 1, 2 termasuk yang dibiayai dengan APBN 87,19 km. Selain itu, ada pula jalan tol Brebes Timur-Pemalang sepanjang 37,3 km dan jalan tol Ngawi-Kertosono Seksi Ngawi-Wilangan 52,57 km. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, untuk mengejar target, pemerintah masih dihadapkan pada kendala pembebasan lahan yang belum selesai. Tapi, BPJT optimistis masalah itu bisa segera diatasi. "Semua akan dikejar, dan pembebasan lahan tinggal proses. Dengan UU Pengadaan Lahan yang baru dan keberadaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) saya kira bisa selesai," katanya Jumat (29/9).