JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa dalam waktu dekat ini mereka akan melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap sejumlah jalan nasional. Harry Azhar Azis, Ketua BPK mengatakan bahwa ada beberapa jalan nasional yang akan menjadi sasaran audit tersebut.

Jalan- jalan nasional tersebut adalah; jalan nasional di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura), jalan nasional di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Harry mengatakan, ada beberapa aspek yang akan dilihat oleh BPK dalam audit tersebut.

Salah satunya, efek keberadaan jalan tersebut kepada kesejahteraan rakyat. "Soal jalan itu berguna untuk menunjang aktifitas ekonomi, jadi nanti salah satu rekomendasinya juga akan dikaitkan dengan itu," katanya, Kamis (13/11).

Rizal Djalil, anggota BPK bidang infrastruktur mengatakan, jalan pertama yang akan diaudit oleh BPK dalam audit dengan tujuan tertentu ini adalah jalan di sepanjang Pantura. Pilihan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan.

Pertama, sorotan masyarakat terhadap kerusakan jalan Pantura yang terjadi hampir setiap tahun dan biaya perbaikan  yang cukup besar. "Tahun 2013 kemarin mencapai Rp 245, 8 miliar dan tahun ini Rp 424.38 miliar," katanya.

Kedua, koordinasi antar pemangku kepentingan yang selama ini tidak jalan. Rizal mengatakan bahwa berdasarkan temuan BPK sebelumnya, beban muatan kendaraan di jalur Pantura sering melebihi ambang batas maksimum. Jika idealnya muatan sumbu terberat (MST) di jalur Pantura hanya 8 ton sering kendaraan yang melintas memiliki MST sampai dengan 18- 20 ton.

Sedangkan pertimbangan ketiga adalah, kapasitas Pantura yang semakin tidak memadai. "Semua itu akan kami potret, kami berikan rekomendasi ke pemerintah bila itu berkaitan dengan koordinasi bagaiman perbaikannya, kalau memang itu berkaitan dengan dana perbaikan yang kutang kami akan rekomendasikan untuk tingkatkan jumlahnya," katanya.

Rizal mengatakan bahwa untuk audit di Pantura tersebut,  BPK akan fokus di jalan Pantura sepanjang 273 kilometer yang membentang di sepanjang Jawa Barat dan Tengah. Seperti; Karawang, Subang, Indramayu.

Dia menargetkan, khusus untuk Pantura, audit ini akan diselesaikan dalam waktu tiga bulan ke depan, dan langsung akan diserahkan ke Presiden. "Nanti kami akan umumkan semua masalahnya," kata Rizal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto