JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak masalah dalam pembangunan infrastruktur yang berpotensi merugikan negara.

Rizal Djalil, Anggota BPK Bidang Infrastruktur mengatakan, temuan ketidakberesan tersebut salah satunya berkaitan dengan kurang volume dan kelebihan bayar dalam pelaksanaan proyek.

Rizal mengatakan, temuan ketidakberesan ini mendominasi temuan ketidakberesan dalam pembangunan infrastruktur.

"Persentasenya mencapai 47% dan ini menunjukkan kurangnya pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan," kata Rizal di Jakarta Jumat (30/10).

Temuan kedua, keterlambatan pelaksanaan proyek yang prosentasenya mencapai 21%.

Ketiga, permasalahan pada pengelolaan aset yang persentasenya mencapai 14% dari total temuan.

Rizal tidak mau merinci temuan ketidakberesan yang dia maksud tersebut.

"Intinya itu masih terjadi sampai sekarang," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto