JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) menyatakan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah masih jauh di bawah target, terindikasi dari rasio perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang hanya 30% dari total 524 pemda. Juru Bicara BPK Yudi Ramdan pada konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan rasio 30% tersebut masih jauh di bawah target pemerintah yang mencanangkan minimal 60% pemerintah daerah dapat memperoleh opini WTP. "Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak optimal. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seharusnya pada 2014 rasionya mencapai 60%," ujar dia. Kesimpulan tersebut, kata Yudi, diperoleh BPK dari hasil pemeriksaan tahun anggaran 2014, yang diperiksa pada semester I 2015.
BPK: Baru 30% yang WTP, keuangan daerah tak beres
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) menyatakan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah masih jauh di bawah target, terindikasi dari rasio perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang hanya 30% dari total 524 pemda. Juru Bicara BPK Yudi Ramdan pada konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan rasio 30% tersebut masih jauh di bawah target pemerintah yang mencanangkan minimal 60% pemerintah daerah dapat memperoleh opini WTP. "Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak optimal. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seharusnya pada 2014 rasionya mencapai 60%," ujar dia. Kesimpulan tersebut, kata Yudi, diperoleh BPK dari hasil pemeriksaan tahun anggaran 2014, yang diperiksa pada semester I 2015.