JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah untuk mengawasi dan memperbaiki mekanisme distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

BPK telah menemukan dua kasus penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Tenaga Ahli Bidang Perminyakan BPK Bambang Widjajanto mengatakan, pihaknya telah menemukan kasus penyalahgunaan dan pemalsuan data untuk permintaan konsumsi BBM bersubsidi bagi kapal pelayaran di Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan lainnya. “Besaran mencapai 6,29 juta kiloliter untuk kapal pelayaran.

Setelah ditelusuri ternyata dokumennya fiktif. Kapalnya pun tidak pernah sandar di pelabuhan,” tukas Bambang di kantor BPK, Selasa (20/7). Bambang bilang, kasus ini sudah dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada tanggal 24 Juli 2008. Selain di Tanjung Priok, BPK mensinyalir ada pelabuhan lain yang juga melakukan modus serupa.

Selain itu, pendistribusian yang juga tidak tepat sasaran ditemukan pada kasus distribusi BBM bagi institusi TNI/Polri. Menurutnya, TNI/Polri masih menggunakan BBM bersubsidi untuk operasional. Padahal, dua institusi ini sudah diberikan DIPA dengan harga ekonomis. “Pertamina menyalurkan BBM bersubsidi ke TNI/ Polri, padahal TNI/ Polri sudah dikasih DIPA dengan harga keekonomian,” tandasnya. Sayang ia mengaku tak ingat berapa volume BBM bersubsidi yang disalurkan buat TNI/Polri ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.