BENGKULU. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu menilai pemerintah daerah tersebut tidak serius dalam mengelola aset. Ini hasil evaluasi BPK melihat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

"Permasalahan (di Bengkulu) adalah aset tidak dikelola dengan baik," kata pelaksana harian Kepala BPK Provinsi Bengkulu, Imam Muslih di Bengkulu, Jumat (31/7).

Seharusnya, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan barang mewah, apalagi dengan kondisi daerah seperti di Bengkulu. Dengan APBD dan aset terbilang kecil, BPK heran, beberapa daerah di Bengkulu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Dalam LKPD yang disampaikan, secara garis besar pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan baik, namun pada laporan, setiap tahun selalu mengalami kendala dalam pengelolaan aset.

"Kami memberikan opini WDP itu, karena sudah empat kali kesempatan (pembuatan laporan LKDP), tetapi masih tetap ditemukan permasalahan, utamanya aset," kata dia.

Jika pemerintah daerah serius mengelola aset daerah, dia bilang, laporan keuangan Bengkulu bisa mencapai opini tertinggi yakni WTP.

"Bukan suatu yang besar, Pertamina saja memiliki aset yang sangat besar bisa meraih WTP, sementara (kabupaten dan kota) di Bengkulu APBD-nya masih berkisar Rp 700 miliar hingga Rp 1,3 triliun, dan aset yang masih sedikit, masih ada yang WDP," katanya.

Pada laporan keuangan tahun 2014, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan opini WDP pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Mukomuko serta Kota Bengkulu.

"Kami berharap pada LKPD tahun ini pemerintah daerah mampu menyelesaikan permasalahan aset yang ada di daerah masing-masing," kata Imam. (Boyke LW)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News