JAKARTA. Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Habsul Nurhadi menegaskan BPK mempunyai peran besar untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berlangsung transparan dan akuntabel. Namun, ia meyakini Anggota BPK tidak harus memiliki kemampuan teknis dalam hal audit atau pemeriksaan keuangan. Dalam Fit and Proper Test calon Anggota BPK yang berlangsung di Komisi XI DPR, Rabu, (19/6), Nurhadi mengatakan pengelolaan keuangan negara di pusat maupun di daerah harus dipastikan terkelola secara transparan dan akuntabel. "Di sinilah peran BPK menjadi krusial," kata Habsul. Habsul menambahkan, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel akan menjadi landasan penting untuk mewujudkan good governance dan clean goverment. "Diharapkan dengan kondisi ini akan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur,"kata Nurhadi. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Edwin Kawilarang, memberikan pertanyaan kepada Hasbul yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan. "Bagaimana anda bisa yakin anda dapat mewujudkan good governance dan clean goverment kalau sudah duduk di BPK?,"tanya Edwin. Menjawab pertanyaan tersebut, pria yang mantan jurnalis dan pernah menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Detak ini mengakui dirinya minim pendidikan di bidang keuangan, termasuk audit. Meski demikian, dirinya optimistis tetap akan dapat menjalankan fungsi sebagai Anggota BPK dengan baik. Ia meyakini Anggota BPK tidak perlu memiliki penguasaan teknis dalam hal pemeriksaan keuangan. "Sebab BPK juga memiliki banyak pegawai yang bekerja sebagai pemeriksa atau auditor," kata Habsul.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BPK berperan menjaga keuangan negara transparan
JAKARTA. Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Habsul Nurhadi menegaskan BPK mempunyai peran besar untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berlangsung transparan dan akuntabel. Namun, ia meyakini Anggota BPK tidak harus memiliki kemampuan teknis dalam hal audit atau pemeriksaan keuangan. Dalam Fit and Proper Test calon Anggota BPK yang berlangsung di Komisi XI DPR, Rabu, (19/6), Nurhadi mengatakan pengelolaan keuangan negara di pusat maupun di daerah harus dipastikan terkelola secara transparan dan akuntabel. "Di sinilah peran BPK menjadi krusial," kata Habsul. Habsul menambahkan, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel akan menjadi landasan penting untuk mewujudkan good governance dan clean goverment. "Diharapkan dengan kondisi ini akan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur,"kata Nurhadi. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Edwin Kawilarang, memberikan pertanyaan kepada Hasbul yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan. "Bagaimana anda bisa yakin anda dapat mewujudkan good governance dan clean goverment kalau sudah duduk di BPK?,"tanya Edwin. Menjawab pertanyaan tersebut, pria yang mantan jurnalis dan pernah menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Detak ini mengakui dirinya minim pendidikan di bidang keuangan, termasuk audit. Meski demikian, dirinya optimistis tetap akan dapat menjalankan fungsi sebagai Anggota BPK dengan baik. Ia meyakini Anggota BPK tidak perlu memiliki penguasaan teknis dalam hal pemeriksaan keuangan. "Sebab BPK juga memiliki banyak pegawai yang bekerja sebagai pemeriksa atau auditor," kata Habsul.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News