JAKARTA. Realisasi penggunaan anggaran pemerintah yang selelu menumpuk di akhir tahun menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu BPK akan meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan anggaran pemerintah pada akhir tahun.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, peningkatan pengawasan dilakukan karena adanya potensi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran yang besar di akhir tahun. Potensi ini terjadi akibat jumlah anggaran yang digunakan di setiap akhir tahun yang besar, waktu pemanfaatan anggaran yang singkat, serta banyaknya proyek yang harus dikerjakan.

"Kami khawatir, karena jumlah anggarannya besar, proyeknya banyak, kualitas proyek pemerintah menjadi tidak memadai, makanya kami akan jeli," kata Harry, Senin (15/12).

Selain itu BPK juga mempertimbangkan efektivitas belanja. Penumpukan penggunaan anggaran menjelang akhir tahun mengurangi efektivitas dan manfaat anggaran, khususnya untuk masyarakat.

"Ada laporan, satu gubernur dapat bantuan Rp 200 miliar pada Desember untuk program kesejahteraan sosial. Karena waktu sudah mempet, gubernur tidak berani manfaatkan sehingga dana itu menjadi sisa anggaran, ini sayang, padahal anggaran itu besar manfaatnya," katanya.

BPK akan berhati-hati dan jeli dalam memeriksa belanja pemerintah akhir tahun. Kehati- hatian tersebut salah satunya akan dilakukan dalam proses pengujian belanja modal di akhir tahun. "Kami akan rancang sistem pemeriksaan yang bisa menguji transaksi belanja modal di akhir tahun supaya semia bisa dilihat secara baik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa