JAKARTA. Peliknya masalah pelaksanaan jaminan kesehatan tidak hanya monopoli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah pusat pun masih kedodoran dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Masyarakat atawa dikenal Jamkesmas. Berdasarkan hasil audit BPK ada empat poin yang menjadi kelemahan dan kesalahan dalam program Jamkesmas. Pertama, BPK menemukan ada delapan rumah sakit umum daerah (RSUD) dan 49 Puskesmas di 12 kabupaten dan kota yang tidak menggunakan dana sesuai pedoman pengunaan ini nilainya mencapai Rp 862 miliar oleh Puskesmas, dan sedangkan di RSUD mencapai Rp 2,4 miliar. Kedua, kelemahan dalam proses verifikasi klaim biaya Jamkesmas. BPK menemukan masih ada tunggakan pemerintah kepada pusat pelayanan kesehatan atau rumah sakit swasta sebesar Rp 348,4 miliar. Dari data BPK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang memiliki tunggakan paling besar, yaitu mencapai Rp 79,3 miliar.
BPK: Jamkesmas masih bermasalah
JAKARTA. Peliknya masalah pelaksanaan jaminan kesehatan tidak hanya monopoli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah pusat pun masih kedodoran dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Masyarakat atawa dikenal Jamkesmas. Berdasarkan hasil audit BPK ada empat poin yang menjadi kelemahan dan kesalahan dalam program Jamkesmas. Pertama, BPK menemukan ada delapan rumah sakit umum daerah (RSUD) dan 49 Puskesmas di 12 kabupaten dan kota yang tidak menggunakan dana sesuai pedoman pengunaan ini nilainya mencapai Rp 862 miliar oleh Puskesmas, dan sedangkan di RSUD mencapai Rp 2,4 miliar. Kedua, kelemahan dalam proses verifikasi klaim biaya Jamkesmas. BPK menemukan masih ada tunggakan pemerintah kepada pusat pelayanan kesehatan atau rumah sakit swasta sebesar Rp 348,4 miliar. Dari data BPK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang memiliki tunggakan paling besar, yaitu mencapai Rp 79,3 miliar.