JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah untuk segera menata ulang belanja subsidi mereka. Mereka menilai alokasi belanja subsidi yang selama ini telah digelontorkan oleh negara tidak terencana dengan baik. Selain itu, BPK juga menilai kriteria belanja subsidi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini juga tidak jelas. Rizal Djalil, Kepala BPK mengatakan, permasalahan ini salah satunya bisa dilihat dari belanja subsidi pupuk. Rizal bilang, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap belanja subsidi pupuk tahun 2013 kemarin, BPK menemukan nilai subsidi pupuk yang harus dibayarkan oleh pemerintah jauh melebihi harga yang sebenarnya. Tidak tanggung- tanggung, nilai pembengkakan subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah mencapai Rp 498,44 miliar. Bukan hanya itu saja, meskipun pemerintah sudah membayar jauh di atas harga sebenarnya, ternyata petani tidak menikmati subsidi tersebut. Rizal mengatakan, berdasarkan hasil temuan BPK dilapangan, petani banyak yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, kalaupun petani bisa mendapatkan pupuk, rata- rata mereka harus membeli jauh di atas harga eceran tertinggi dengan kualitas dan berat pupuk yang tidak sesuai ketentuan. Selain terjadi pada pupuk Rizal juga mengatakan potensi salah sasaran juga terjadi pada belanja subsidi BBM. BPK menemukan bahwa subsidi BBM yang diberikan ke Pertamina dalam bentuk aliran uang cash telah membuat subsidi tersebut bocor dan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerima. "Atas permasalahan itulah, BPK menyarankan ke pemerintah untuk mengevaluasi dan menata ulang kebijakan subsidi mereka agar subsidi bisa tepat sasaran," kata Rizal di Jakarta Selasa (10/6).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan