JAKARTA. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bidang BUMN Achsanul Kosasih menilai PT Pertamina (Persero) harus segera berbenah diri jika ingin menjadi induk holding BUMN sektor migas. Sebab menurutnya, saat ini masih marak praktik yang tidak mencerminkan good corporate governance (GCG).

“Apa yang dikatakan bu Sri Mulyani benar, Pertamina harus berbenah. Terlepas dari dia mau jadi holding atau tidak, itu kewenangan pemerintah," kata dia, Senin (14/11).

Hal itu diungkapkannya menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang akhir pekan lalu. Saut mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah memintanya untuk membenahi potensi korupsi yang ada di Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, PT Pertamina dan PT PLN.

Jika masalah di dua kementerin dan dua BUMN tersebut bisa diselesaikan, maka menurut Sri Mulyani, 50% masalah keuangan negara akan aman.

Itu sebabnya, menurut Achsanul, pemeriksaan harus terus dilakukan agar perusahaan migas tersebut bisa lebih sehat.

Kata Achsanul, BPK sendiri telah memeriksa Pertamina dan ada temuan terkait bagaimana pengelolaan supply chain agar bisa dipercepat, tentang distribusi dan juga tentang hilir.

“Kita sudah sampaikan ke presiden soal temuan di Pertamina, dan dalam waktu dekat akan kami sampaikan secara luas. Bahkan di Pertamina, di anak-anak perusahaannya kita sudah periksa satu persatu, dan ini sedang berjalan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan