JAKARTA. Ketidaktegasan pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait bengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 membuat harapan digantungkan kepada pemerintahan baru mendatang.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil menganggap pemerintah saat ini cenderung inkonsisten terhadap kebijakan BBM bersubsidi.

"Kasihan Pertamina sebagai perusahaan pelaksana karena komandonya ditangan pemerintah," katanya, Kamis (28/8).

Kebijakan membatasi penggunaan BBM bersubsidi yang diusung pemerintah dalam APBN Perubahan 2014 nyatanya telah menimbulkan kegaduhan dan berdampak kepada Pertamina sebagai perusahaan.

Rizal bilang pemerintahan baru yang akan dipimpin presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa langsung bergerak menaikkan harga BBM subsidi.

Hemat Rp 40 triliun

Anggota Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi menambahkan pemerintahan baru jangan takut menaikkan harga BBM. Menurutnya kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 1.500 per liter bisa menghemat keuangan negara sekitar Rp 40 triliun.

"Untuk menaikkan harga BBM subsidi, pemerintahan baru bisa membuat kompensasi seperti program sosial. Jika  alergi dengan program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), mungkin bisa dengan program sosial lain," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia