JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai transparansi dan akuntanbilitas dalam pengelolaan keuangan negara belum berjalan baik. Hal itu lantaran masih terkendala sumber daya manusia (SDM)."Sedikitnya ada lima faktor yang jadi penyebab lemahnya SDM untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas," ujar Ketua BPK Anwar Nasution, Rabu (22/7).Pertama, lantaran program pendidikan akutansi, kurikulum dan pengajarnya yang hanya diarahkan untuk mendidik tenaga pembukuan dan auditor akan barang-barang serta jasa privat.Kedua, keterbatasan jumlah SDM yang mumpuni di tingkat pemerintah pusat dan Pemda. "Jumlah SDM sangat terbatas yang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan keahlian di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah," jelasnya.Ketiga, kendala rekruitmen SDM yang berkualitas di banyak kementerian dan lembaga. Keempat, pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM yang ada tidak dirancang dan dilaksanakan dengan program yang jelas dan terjadwal.Kelima, karir SDM pada bagian akuntansi dan pelaporan keuangan pada umumnya kurang berkembang. Menurut dia, untuk mengatasi kelangkaan tenaga akuntan, BPK menyarankan agar tenaga-tenaga BPKP disebarluaskan ke K/L dan pemerintah daerah guna membangun sistem akuntansi pada instansi-instansi yang dibantu.Dengan pemetaan permasalahan tersebut, BPK mengusulkan agar semua terperiksa (audies) alias kementerian maupun lembaga menyerahkan management representation kepada BPK. Selain itu, juga mewajibkan semua terperiksa untuk menyusun rencana aksi guna meningkatkan opini pemeriksaan keuangannya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BPK: SDM Ganjal Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai transparansi dan akuntanbilitas dalam pengelolaan keuangan negara belum berjalan baik. Hal itu lantaran masih terkendala sumber daya manusia (SDM)."Sedikitnya ada lima faktor yang jadi penyebab lemahnya SDM untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas," ujar Ketua BPK Anwar Nasution, Rabu (22/7).Pertama, lantaran program pendidikan akutansi, kurikulum dan pengajarnya yang hanya diarahkan untuk mendidik tenaga pembukuan dan auditor akan barang-barang serta jasa privat.Kedua, keterbatasan jumlah SDM yang mumpuni di tingkat pemerintah pusat dan Pemda. "Jumlah SDM sangat terbatas yang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan keahlian di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah," jelasnya.Ketiga, kendala rekruitmen SDM yang berkualitas di banyak kementerian dan lembaga. Keempat, pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM yang ada tidak dirancang dan dilaksanakan dengan program yang jelas dan terjadwal.Kelima, karir SDM pada bagian akuntansi dan pelaporan keuangan pada umumnya kurang berkembang. Menurut dia, untuk mengatasi kelangkaan tenaga akuntan, BPK menyarankan agar tenaga-tenaga BPKP disebarluaskan ke K/L dan pemerintah daerah guna membangun sistem akuntansi pada instansi-instansi yang dibantu.Dengan pemetaan permasalahan tersebut, BPK mengusulkan agar semua terperiksa (audies) alias kementerian maupun lembaga menyerahkan management representation kepada BPK. Selain itu, juga mewajibkan semua terperiksa untuk menyusun rencana aksi guna meningkatkan opini pemeriksaan keuangannya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News