JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap kerugian negara dari 14 kasus penyelenggaraan ujian nasional (UN) senilai Rp 37,55 miliar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012/2013. Dari jumlah itu, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp 17 miliar.

Pada semester I Tahun 2013, BPK melihat dalam tahap perencanaan UN, ada beberapa kelemahan. Antara lain, dalam penyusunan anggaran, penyelenggaraan UN tidak dilakukan dengan cermat. Perhitungan kebutuhan dana tidak didukung berdasarkan data yang jelas.

Selain itu, rencana anggaran biaya (RAB) UN disusun tidak pernah disosialisasikan kepada penyelenggara UN, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun satuan pendidikan lainnya.

Usulan anggaran UN Tahun Pelajaran 2012/2013 juga dinilai BPK berubah-ubah, sehingga DIPA Balitbang terlambat disahkan.

Bukan cuma itu. Penyelenggaraan UN tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam menyusun RAB tanpa panduan penggunaan dana dan tidak mengetahui kegiatan yang telah didanai oleh penyelenggara pusat.

Penyelenggaraan UN memang telah lama dipersoalkan oleh BPK dan menjadi isu pokok dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2013.

Dalam pidatonya di sidang Paripurna DPR, Senin (1/10), Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, sejumlah masalah itu berdampak langsung tidak dapat dicairkannya anggaran UN.

Karena itu, Hadi meminta kepada DPR untuk mendorong tindak lanjut atas temuan-temuan lembaganya.

“Pengawasan yang intensif dari pimpinan dan para anggota DPR adalah hal yang dibutuhkan oleh BPK," tutup Hadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan