KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi merilis lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) l Tahun 2018.

Dalam laporan IHPS terbaru ini, BPK menyoroti beberapa temuan terkait sistem pengendalian internal BUMN. Dari beberapa perusahaan plat merah, bank BUMN merupakan salah satu yang masuk dalam pemeriksaan.

Salah satu bank BUMN yang tercatat dalam laporan BPK ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). BRI menurut BPK mempunyai masalah terkait pengendalian internal atas pendapatan, biaya dan investasi. BPK mencatat proses pemberian kredit BRI kepada debitur tidak sesuai SOP. Ada lima masalah terkait pemberian kredit BRI ke debitur yang disoroti BPK.

Pertama adalah susunan pengurus debitur tidak sesuai dengan tata kelola. Kedua, laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik rekanan BRI, ketiga akta addendum perjanjian tidak disahkan oleh notaris.

Keempat adalah pencairan kredit dilakukan sebelum syarat terpenuhi dan kelima adalah restrukturisasi kredit tidak sesuai ketentuan internal.

Mohammad Irfan Direktur Manajemen Risiko BRI mengatakan, mungkin saja pemberian kredit BRI belum semuanya sesuai dengan standard operating procedure (SOP).

“Nasabah kami berjumlah jutaan dengan relationship manager dan account officer puluhan ribu, tentu ada sedikit temuan tentang kelemahan dalam proses pemberian kredit,” kata Irfan kepada kontan.co.id, Rabu (3/10).

Menurut Irfan, hal ini lantas bukan digunakan sebagai pembenaran. Oleh karena itu BRI terus berusaha menjaga agar bisnis perkreditan dapat tumbuh secara sehat dan menguntungkan.

BRI terus berkomitmen agar pelaksanaan tata kelola dapat optimal. BRI mengaku terus meningkatkan kualitas tenaga penyalur dan pengelola kredit agar menjadi staf atau pekerna yang kompeten dan berintegritas.

Selain itu, BRI juga akan memperbaiki proses bisnis dan bisnis model. Meningkatkan layanan dan agar semakin efektif melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum.

BRI mengatakan dalam 10 tahun terakhir, bisnis perkreditan BRI dapat tumbuh secara sehat, menguntungkan dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati