KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menyatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi syarikah atau perusahaan syariah yang profesional dalam mengelola keuangan dan layanan haji secara terpadu.

“BPKH sudah punya basis kuat di ekonomi syariah dan pelayanan publik. Jadi, kenapa tidak BPKH juga ikut langsung dalam pengelolaan Kampung Indonesia untuk jemaah haji, sebagaimana amanat Presiden Prabowo,” ujar Maman dalam diskusi di Muamalat Tower Senin (23/6) kemarin.

Baca Juga: BPKH Bidik Dana Kelolaan Rp 188 Triliun, Ini Jumlah Target Pendaftar Haji pada 2025

Indonesia Mulai Babak Baru Energi Bersih: Hidrogen Hijau di Ulubelu

Maman menilai arahan Presiden agar pengelolaan haji dilakukan secara terintegrasi dan efisien harus segera direspons dengan langkah konkret.

Salah satu usulan yang didorong yakni pembangunan Kampung Haji Indonesia dengan pengelolaan infrastruktur seperti bandara dan hotel secara terpusat.

“Kita bisa punya bandara sendiri, tidak lagi menyewa seperti di To’ib. Hotel juga bisa digabungkan dalam satu kompleks agar layanan katering dan pembinaan lebih terkoordinasi,” tambahnya.

Ia mengkritisi sistem syarikah yang selama ini digunakan, di mana mitra bisnis kerap tidak memahami ekosistem haji Indonesia, sehingga jemaah kerap mengalami pemisahan antara kloter dan tempat menginap.

“Kalau syarikah tidak paham ekosistem kita, bisa terjadi pemisahan antara ibu dan anak atau pembimbing dan jemaahnya. Ini tentu mengurangi kenyamanan ibadah,” jelas Maman.

Maman juga menekankan pentingnya peningkatan diplomasi haji dengan Arab Saudi agar Indonesia bisa memperoleh ruang lebih besar dalam mengatur layanannya sendiri.

Baca Juga: Proyeksi Aset BPKH Mencapai Rp188 Triliun pada 2025 untuk Mendukung Biaya Haji

“Regulasi tetap milik Arab Saudi, tapi kita harus cerdas bernegosiasi. Kementerian Agama dan BPKH perlu memperkuat diplomasi agar layanan untuk jemaah kita bisa lebih baik,” ujarnya.

Dengan semangat sinergi dan profesionalisme, Maman berharap pengelolaan haji Indonesia bisa menjadi lebih kompetitif, sesuai prinsip syariah, serta menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi jutaan jemaah Tanah Air.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News