KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan dana kemaslahatan sebesar Rp 14,58 miliar untuk menangani dampak bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penyaluran ini dibagi dalam dua fase utama, yakni tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa pengelolaan dana kemaslahatan ini diarahkan untuk memberikan dampak jangka panjang bagi umat. Adapun fokus program tahun 2025 diprioritaskan untuk merespons kejadian bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra tersebut.

TKMKB Jadi Garda Depan Penguatan Mutu dan Efisiensi JKN

"Total penyaluran dalam program ini mencapai Rp 14,58 miliar yang terbagi dalam dua fase utama, yaitu emergency response atau tanggap darurat sekitar Rp 3,38 miliar, dan post recovery atau pemulihan pascabencana sekitar Rp 10,75 miliar," ujarnya dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Baca Juga: Masa Depan Dana Haji: Regulasi Investasi Emas Mendesak untuk BPKH

Pada fase tanggap darurat, kata Fadlul, BPKH telah menyalurkan 10.040 paket kebutuhan dasar. Bantuan tersebut mencakup 4.746 paket sembako, 1.986 paket hygiene kit, serta 1.400 paket dukungan dapur umum.

Selain itu, terdapat perlengkapan pendukung seperti baby kit, kebutuhan masjid, logistik pangan, selimut, hingga tikar.

Penyaluran ini menjangkau berbagai wilayah terdampak mulai dari Banda Aceh, Medan, Sibolga, hingga Agam dan Padang Pariaman. Langkah ini bertujuan agar fase darurat dapat dilalui dengan lebih aman dan manusiawi oleh para penyintas bencana.

Sementara itu, pada fase pemulihan (post recovery), BPKH memprioritaskan sektor pendidikan guna mencegah risiko putus kuliah bagi mahasiswa terdampak.

Baca Juga: Rupiah Melemah Tak Ganggu Haji 2026, Ini Strategi BPKH

"Bantuan pendidikan sebesar 3 juta per orang diberikan kepada 1.200 mahasiswa terdampak yang tersebar di 55 perguruan tinggi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," tambah Fadlul.

Fadlul merinci, total dukungan pendidikan mencapai Rp 3,6 miliar yang tersebar di 19 perguruan tinggi di Aceh, 22 perguruan tinggi di Sumatera Utara, dan 14 perguruan tinggi di Sumatera Barat. Selain pendidikan, program ini juga menyasar pemulihan fasilitas publik seperti masjid dan sekolah.

Dia bilang, intervensi di sektor ini meliputi pembersihan bangunan, penyediaan sanitasi, hingga pengadaan sarana prasarana pendukung di beberapa titik seperti Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Sibolga, hingga Tanah Datar.

"Fokusnya bukan hanya perbaikan fisik, melainkan pemulihan layanan publik yang paling dekat dengan masyarakat," pungkasnya.

Selanjutnya: Di Hadapan Investor,Purbaya Sebut Disiplin Fiskal RI Lebih Baik Dibanding Negara Maju

Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Besok Rabu 4 Februari 2026, Peluang Banyak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News