KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merevisi target dana kelolaan di tahun 2025. Proyeksikan diturunkan dari target semula Rp 188 triliun menjadi Rp 180 triliun. Hingga Juli, dana kelolaan yang masuk baru mencapai Rp 173 triliun.

Anggota BPKH, Amri Yusuf menjelaskan bahwa pihaknya merevisi dana kelolaan di tahun 2025 menjadi sekitar Rp 180 triliun. Hal ini didasari adanya penarikan dana untuk uang muka biaya haji tahun 2025 sebesar Rp 11 triliun.

Reksa Dana Diburu, Investor dan Nilai Reksa Dana Mirae Asset Naik di Awal 2025

“Kayaknya ngga sekitar Rp 180 triliun lebih, karena kita menghitung penarikan, gini tahun 2025 itu salah satu faktor penyebab kenapa kita tidak bisa optimal hasil investasinya karena selain ada penarikan di awal Desember 2024, itu penarikan BPIH di Februari itu Rp 11 triliun, langsung drop itu dana,” terang dalam media briefing di kantor BPKH, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Baca Juga: Soal Wacana Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, Begini Respons BPKH

Semula BPKH menargetkan dana kelolaan di tahun 2025 sebesar dipatok sebesar Rp 188 triliun. Adapun di tahun 2024 BPKH berhasil mengantongi dana kelolaan sebesar Rp 171,64 triliun meningkat 2,94% year on year (yoy) dari tahun 2023 yang sebesar Rp 166,74 triliun.

Lebih lanjut, Amri menambahkan, terkait revisi target dana kelolaan ini pihaknya telah mengajukan ke dewan pengawas, namun belum ada persetujuan. Sebab perlu adanya perubahan Rencana Strategis (Renstra).

“Yang jelas kita sudah ajukan revisi itu, kalau RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) itu sudah kita ajukan, sudah masuk ke Dewas, sudah direview, ternyata memang ada ketentuan perundangan ketika RKAT mau dirubah Renstra nya sebagai basis juga harus dirubah,” terangnya.

Baca Juga: Catatkan Kinerja Positif pada 2024, BPKH Kantongi Opini WTP ke-7 dari BPK

Hingga Juli 2025, dana kelolaan BPKH tercatat sudah mencapai Rp 173 triliun. Sedangkan nilai manfaatnya sampai tercatat sebesar Rp 7,1 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News