JAKARTA. Upaya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum pupus. BPKP sudah melihat celah untuk bisa masuk mengaudit KPK. Caranya, BPKP tidak mengaudit KPK sebagai lembaga.

Sebagai alternatif, BPKP berencana mengaudit Sekretariat Jenderal (Setjen) KPK. "Kami tidak masuk ke lembaganya karena BPKP tak punya kapasitas mengaudit lembaga nonpemerintah," kata Kepala BPKP Didi Widayadi seusai rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Kantor Presiden, Senin (13/7).

Didi mengatakan, BPKP akan mengaudit Setjen KPK lantaran posisi strukturalnya berada di bawah Presiden. "Ketua sebuah lembaga negara pasti didukung oleh sekretaris jenderal yang memiliki akuntabilitas," katanya.Menurut Didi, BPKP akan mengaudit kegiatan operasional Setjen selama ini. Dari hasil audit itu, BPKP akan membuat rekomendasi perbaikan dan kontrol internal.

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menegaskan, Presiden memang meminta BPKP melakukan sosialisasi audit terhadap jajaran internal Pemerintah di lembaga negara. "Pada dasarnya, Presiden menghendaki agar tindakan pencegahan harus diutamakan," katanya, Senin (13/7).

Oleh sebab itu, Hatta melanjutkan, tiap lembaga negara wajib meningkatkan audit internal dan kontrol ke dalam. Presiden akan menggelar lagi pertemuan tentang pelaksanaan good governance dan peningkatan proses audit internal.

Dan KPK berjanji tak akan menghalangi BPKP menjalankan fungsinya. "Kami akan berkomunikasi dengan baik antarlembaga agar ada persamaan gerak," ungkap Bibit Samad Riyanto, Wakil Ketua KPK, kemarin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News