KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hal ini diungkapkan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas bersama sejumlah menteri/kepala lembaga terkait pusat data nasional sementara (PDNS). Kepala BPKP, M Yusuf Ateh mengatakan, proses audit akan dilakukan sesegera mungkin. Sebab itu, Ia belum bisa bicara banyak soal dampak dan hal terkait tata kelola. "Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," ujar Ateh di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, berdasarkan
benchmark dari beberapa negara, ada unit khusus yang secara tata kelola kelembagaan mengurus pusat data nasional. Oleh karena itu, Kemenpan RB sedang memproses pembuatan unit pelaksana teknis terkait dengan pengelolaan PDN. Saat ini pihaknya masih melakukan kajian dari berbagai negara untuk mencari tau pengelolaan PDN yang paling tepat. "Oleh karena itu unit pelaksana teknisnya sedang kita proses. Ini kan baru PDNS ya. Kita sedang menyiapkan pusat data nasional yang nanti akan di-
launching akhir tahun," tambah Azwar.
Baca Juga: Kerugian Negara Akibat Serangan Siber Terus Bertambah Hingga PDN Pulih Sepenuhnya Direktur Network & IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko mengatakan akan ada audit forensik yang dilakukan BSSN terkait PDN. Nantinya, Telkom siap menindaklanjuti rekomendasi dari audit forensik tersebut. Herlan bilang sejauh ini tidak ada data dari PDNS 2 yang berbasis di Surabaya, yang diambil. Untuk sementara, data-data PDNS 2 masih dienkripsi di tempat dan belum ada yang bocor. Hisna berharap, tidak terjadi kebocoran data. "Secara prinsip semua layanan kita upayakan untuk diaktifkan," ucap Herlan.
Hingga kini, BSSN masih mengupayakan investigasi secara menyeluruh guna mengidentifikasi sumber serangan dari pengembangan terbaru ransomware Lockbit 3.0, yakni Brain Chiper Ransomware. Diketahui bahwa penyerangan siber terhadap PDNS telah dimulai sejak adanya upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang terendus mulai 17 Juni 2024 pukul 23.17 WIB, yang pada akhirnya melancarkan aktivitas berbahaya. Adapun aktivitas malicios dimulai sejak 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB dengan adanya aktivitas instalasi file malicios, menghapus file sistem penting, dan menonaktifkan layanan yang sedang berjalan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Putri Werdiningsih
