KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyelesaiaan masalah investasi terkait dana pensiun yang jadi fokus Kementerian BUMN masih menjadi pertanyaan. Hasil investigasi terhadap dana pensiun pelat merah ini tak kunjung rampung.

Terbaru, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengungkapkan bahwa belum ada permintaan khusus sampai saat ini untuk melakukan investigasi terhadap dana pensiun BUMN ini.

Oleh karena itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah bilang bahwa sampai saat ini pihaknya belum melakukan audit apapun untuk dana pensiun ini.

Baca Juga: Penempatan Investasi Taspen di Reksadana Menyisakan Kejanggalan

"Kami belum melakukan audit dan belum ada permintaan. Nanti kami cek lagi ke bagian persuratan," ujar Sally di Jakarta, Kamis (31/8).

Lebih lanjut, Sally mengakui bahwa memang benar BPKP selama ini disebut-sebut yang akan melakukan investigasi terkait investasi di dana pensiun BUMN.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya masih menunggu laporan dana pensiun BUMN yang tengah diaudit oleh BPKP. Bahkan, ia bilang proyeksinya itu akan selesai pada minggu ketiga September ini.

Erick mengungkapkan Kementerian BUMN sebelumnya mendorong agar laporan audit dapen BUMN dapat rampung pada Juli 2023. Namun, Erick bilang, BPKP membutuhkan waktu untuk mengaudit laporan tersebut secara menyeluruh.

"Karena kita juga jangan sampai punya niatan hanya memenjarakan tetapi tidak memperbaiki sistem,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI (31/8).

Erick juga menjelaskan telah ada kesepakatan dengan pihak Kejaksaan untuk menunggu audit BPKP agar bisa mengindentifikasi antara yang korupsi dan kesalahan manajemen.

Baca Juga: Investasi Taspen di Reksadana dan Saham pada Akhir Tahun 2022, Turun Dua Digit

"Kita bisa pisahkan mana yang korupsi, miss management, tidak niat korupsi, supaya kita jangan juga menyamaratakan kasus-kasus itu,” pungkas Erick.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto