JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit pinjaman dan hibah luar negeri. Tahun ini ada beberapa proyek dan program dari pinjaman dan hibah dari luar negeri yang akan diaudit oleh BPKP seperti untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri BPKP Elly Fariani mengatakan selain BOS dan PNPM, tahun ini beberapa proyek dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) juga akan diaudit. Seperti proyek bermutu dari Depdiknas untuk peningkatan kualitas guru dibidang kesehatan dan infrastruktur. "Dalam 2008 mencakup proyek-proyek yang ada di 9 departemen, baik PU, Kesehartan, Diknas dan Kementrian Pemberdayaan Daerah Tertinggal (KPDT)," kata Elly di Jakarta, Jumat (23/1). Bahkan pada bulan Februari 2009 yang akan datang, BPKP juga akan mulai melakukan audit 21 proyek dan program yang dibiayai United Nation Development Program (UNDP). Selain loan, BPKP juga melakukan audit untuk grant tapi semua atas permintaan pemberi pinjaman (lender) atau pemerintah. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BPKP Siap Mengaudit Pinjaman Luar Negeri
JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit pinjaman dan hibah luar negeri. Tahun ini ada beberapa proyek dan program dari pinjaman dan hibah dari luar negeri yang akan diaudit oleh BPKP seperti untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri BPKP Elly Fariani mengatakan selain BOS dan PNPM, tahun ini beberapa proyek dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) juga akan diaudit. Seperti proyek bermutu dari Depdiknas untuk peningkatan kualitas guru dibidang kesehatan dan infrastruktur. "Dalam 2008 mencakup proyek-proyek yang ada di 9 departemen, baik PU, Kesehartan, Diknas dan Kementrian Pemberdayaan Daerah Tertinggal (KPDT)," kata Elly di Jakarta, Jumat (23/1). Bahkan pada bulan Februari 2009 yang akan datang, BPKP juga akan mulai melakukan audit 21 proyek dan program yang dibiayai United Nation Development Program (UNDP). Selain loan, BPKP juga melakukan audit untuk grant tapi semua atas permintaan pemberi pinjaman (lender) atau pemerintah. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News