JAKARTA. Selain Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta juga menemukan anggaran "siluman" di Dinas Kesehatan DKI. 

Kepala BPKP DKI Jakarta Bonny Anang Dwijanto mengatakan, anggaran siluman yang ditemukan di Dinas Kesehatan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan di Dinas PU DKI. 

"Ada kegiatan Dinas Kesehatan yang tidak diusulkan di dalam APBD, tiba-tiba muncul di dalam anggaran itu sekitar 34 kegiatan dengan jumlah Rp 33,442 miliar," kata Bonny saat menyampaikan laporannya di hadapan Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua KPK Abraham Samad, di Balaikota, Kamis (6/11/2014). 

Anggaran siluman dan kegiatan fiktif yang ditemukan ini jumlahnya lebih sedikit dari Dinas PU DKI. Di Dinas PU DKI, anggaran silumannya mencapai Rp 3,518 triliun dengan 252 kegiatan fiktif di APBD DKI 2014. Sementara itu, anggaran siluman di Dinas Kesehatan DKI pada APBD 2013 mencapai Rp 210,801 miliar dengan 58 kegiatan fiktif. 

Agar hal ini tidak terulang kembali dalam penyusunan dan penetapan APBD DKI tahun mendatang, ia menegaskan Pemprov DKI segera mengoptimalkan penerapan e-budgeting. Karena itu, ia berharap keberadaan anggaran siluman dalam kegiatan fiktif itu segera dihilangkan. 

"Proses penyusunan hingga penetapan APBD dan APBD Perubahan itu sangat rawan berpotensi (korupsi). Meski (anggaran) sudah disahkan, sering kali tiba-tiba muncul anggaran (siluman) di dalamnya, semoga e-budgeting menjadi jalan keluar penyelesaian permasalahan ini," kata Bonny. 

Hingga pukul 10.45, acara Semiloka Pencegahan dan Transparansi APBD DKI masih berlangsung. Acara itu turut dihadiri oleh Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP serta sejumlah pejabat DKI Jakarta.(Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa