JAKARTA. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta menemukan kejanggalan pada anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kesehatan di APBD 2014. Ketidakwajaran ini berupa kegiatan dinas yang tidak diusulkan di dalam APBD.

Kepala BPKP DKI Jakarta, Bonny Anang mengatakan kegiatan ini ditemukan ketika pihaknya melakukan pengecekan ulang di SKPD masing-masing.

"Setelah APBN turun, kita ke SKPD-SKPD untuk mengecek setiap kegiatan. Namun ketika kami tanyakan kegiatan tersebut, mereka tidak mengetahuinya," jelasnya, Kamis (6/11).

Bank Jateng Inisiasi Sinergi Perbankan melalui Treasury Gathering 2025

Ia mencurigai ada permainan antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan hingga penetapan APBD dan APBD Perubahan DKI Jakarta. "Saya rasa ada permainan antara eksekutif dengan legislatif, karena ada kegiatan dinas yang anggarannya muncul di APBD tapi saat di cek ke SKPD mereka tidak tahu," ungkap Bonny.

Meskipun begitu BPKP tidak dapat masuk ke dalam ranah eksekutif maupun legislatif untuk menindaklanjuti kecurigaannya. "Kami hanya melaporkan hasil temuan BPKB mengenai anggaran saja," ujarnya.

Bonny berpendapat kejanggalan yang ditemukan BPKP pada anggaran Dinas PU dan Dinas Kesehatan bukanlah anggaran fiktif. "Saya luruskan jadi kami tidak menemukan anggaran fiktif, melainkan menemukan kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Sebelumnya, BPKP menemukan anggaran siluman pada Dinas PU dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Untuk Dinas PU ditemukan 252 kegiatan senilai Rp 3,518 Triliun dalam APBD DKI Jakarta 2014. Sedangkan pada Dinas Kesehatan ditemukan sebanyak 58 kegiatan dengan nilai Rp 210,801 miliar. Anggaran pada kedua dinas tersebut diduga fiktif.

Untuk itu, Bonny mengharapkan pengawasan yang lebih ketat dari Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun anggaran dan penggunaannya. Ia meminta untuk segera mengoptimalkan e-budgeting dalam penggunaan APBD.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News