Jakarta. Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat divisi khusus untuk menangani masalah pembebasan lahan yang sangat pelik. Selama ini, banyak proyek infrastruktur yang mangkrak akibat terkendala lahan yang tak kunjung bebas.

Kepala BPN Hendarman Supandji menuturkan, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum cakupannya sangat luas. Makanya, perlu ditangani divisi tersendiri. "Nantinya divisi khusus ini bekerjasama dengan divisi lainnya dalam struktur organisasi BPN dan peranannya sangat vital," katanya, Senin (10/9).

Menurut Hendarman, pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur publik erat kaitannya dengan peran BPN yang cukup sentral dalam pembebasan lahan. "Pembuatan divisi atau deputi khusus yang menangani masalah ini masuk dalam program reformasi birokrasi di tubuh BPN," jelas dia.

Mantan Jaksa Agung ini bilang, meski melahirkan divisi baru untuk menangani pengadaan tanah, secara umum struktur organisasi di BPN tidak bertambah lantaran ada dua divisi yang akan dilebur menjadi satu untuk efisiensi. "Kami akan mengubah struktur menjadi miskin struktur tapi kaya fungsi. Ini penting dalam rangka mengubah mind set dan culture set," ujarnya.

Terkait Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang baru disahkan tapi langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai melanggar hak warga atas tanah, Herdaman mengatakan, masalah itu bukan domain BPN.

Hendarman menjelaskan, pengadaan tanah baru bagi pembangunan infrastruktur bisa dilakukan bila sudah mendapat persetujuan dari gubernur, apakah untuk kepentingan publik atau urusan lain. "Dalam perencanaan pembangunan di atas tanah tersebut, BPN tidak terlibat. BPN baru terlibat pada eksekusi dan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah," tutur Hendarman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dadan M. Ramdan