KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para Surveyor Berlisensi diwajibkan tergabung dalam badan usaha Kantor Jasa Surveyor Berlinsensi (KJSB) dan Asosiasi Profesi. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri (Permen) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi.

Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang (PPDPR) Direktorat Jenderal (Ditjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Wahyudi mengatakan itu dikutip dari siaran pers, Selasa (08/06/2021).

"Untuk masa peralihannya, nantinya hanya diberikan waktu selama satu tahun saja," kata Agus.

Baca Juga: Gelar sosialisasi, BUMN Jasa Survei siap kolaborasi untuk kemajuan Indonesia Timur

Surveyor Berlisensi ini diharapkan dapat membantu mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN menjadi institusi maju dan berstandar dunia bersama petugas ukur Aparatur Sipil Negara (ASN) demi menerapkan transformasi menuju era digital.

Menurut Agus, hal itu sejalan dengan salah satu dari tujuh arahan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kualitas dan kompetensi Surveyor Berlisensi agar semakin profesional dan berintegritas.

Demi menjamin standar kompetensi Surveyor Berlisensi, Kementerian ATR/BPN melakukan kolaborasi dengan Asosiasi Profesi, Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP), serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Editor: Yudho Winarto