KONTAN.CO.ID - Rencana pembentukan kedeputian baru di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih belum dianggarkan. Rupanya anggaran pembentukan Deputi Penindakan ini masih akan diajukan kembali ke Kementerian Keuangan.

Ketua BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengakui diperlukan penambahan anggaran untuk menambah kedeputian yang diamanatkan Perpres Nomor 80 Tahun 2017. Ia masih belum bisa mengajukan anggaran tersebut karena masih menunggu persetujuan dan hasil peninjauan kembali susunan organisasi tata kerja (SOTK) Kementerian PAN RB.

"Jadi mudah-mudahan Menteri PAN RB mau membantu mempercepat review SOTK agar keluar Perka (peraturan kepala BPOM),"ujarnya kepada KONTAN, Kamis (7/9).

Peninjauan ulang SOTK yang ada bisa segera diselesaikan untuk melanjutkan proses lainnya. Hal ini salah satunya sebagai syarat penambahan anggaran di tahun 2018.

"Targetnya mudah-mudahn Menteri PAN RB bulan ini, harusnya bisa berproses di Rancangan APBN 2018. Sekarang tugas dari Menteri PAN RB untuk mempercepat,"jelasnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu), Askolani menyatakan pihaknya masih menuggu persetujuan dari Kementerian PAN RB. Menurutnya untuk membentuk kedeputian baru diperlukan izin dari Menteri PAN RB.

"Nanti kami lihat dulu telah dizinkan atau bagaimana. Setelah itu selesai, kita lihat konsekuensinya bagaimana ke budget dia (BPOM) apa bisa dioptimalkan atau dibutuhkan penambahan,"ujarnya.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan anggaran dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja kedeputian yang baru. Ia bilang jika tidak ada anggaran dikhawatirkan kedeputian yang baru tidak bisa berjalan.

"Jika tidak ada anggaran, ibaratnya tidak ada bensin untuk bekerja,"tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon