KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan adanya potensi keterbatasan pasokan obat di dalam negeri akibat tekanan geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada rantai pasok industri petrokimia. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa konflik yang melibatkan Iran serta Amerika Serikat (AS) dan Israel telah mengganggu pasokan bahan baku petrokimia, yang menjadi komponen penting dalam produksi obat. Ia menyebutkan, sekitar 30% hingga 50% bahan baku obat berasal dari sektor tersebut. “Laporan dari industri, Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi, (pasokan) kita itu masih bisa sekitar 6 bulan. Nah sedangkan ini sudah sebulan lebih ya perangnya,” ujarnya menjawab Kontan usai agenda bersama P&G Health di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Menurut Taruna, tekanan terhadap pasokan obat berpotensi berlanjut apabila konflik geopolitik tidak segera mereda. “Maka, mudah-mudahan, kita berharap perangnya berhenti cepat, jangan terlalu lama,” kata Taruna.
Baca Juga: Peternak Ayam Desak Implementasi Pembelian Bungkil Kedelai Lewat Berdikari Ditunda Meski demikian, BPOM memastikan kondisi pasokan obat nasional saat ini masih relatif terkendali. Selain itu, belum terdapat penyesuaian harga obat secara luas di pasar domestik. “Untuk sekarang ini kondisi obat nasional kita masih aman. Harganya juga masih aman, karena kita atur. Saya sudah lapor Pak Presiden juga,” ungkap Taruna.
Tantangan Bahan Baku dan Kemasan
Selain bahan baku aktif, Taruna juga menyoroti keterbatasan pasokan plastik dan kemasan obat yang turut terdampak gangguan industri petrokimia global. Kondisi ini mendorong perlunya fleksibilitas dalam rantai pasok industri farmasi nasional. Ia mencontohkan, jika pasokan bahan dari negara-negara Eropa mengalami hambatan, pelaku industri dapat mencari alternatif dari negara lain. Namun demikian, setiap perubahan sumber bahan baku tetap harus melalui proses standardisasi ketat. “Dalam kondisi emergency, pemerintah dapat mengambil langkah diskresi guna mempercepat proses tersebut. Dengan strategi ini, sebagai Kepala BPOM saya meyakini langkah-langkah ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi negeri serta membantu masyarakat secara luas,” ujarnya.
Industri Farmasi Hadapi Tantangan Penyakit Baru
Di sisi lain, industri farmasi nasional juga menghadapi tantangan dari meningkatnya kompleksitas penyakit. Taruna menyoroti bahwa perkembangan jenis penyakit, termasuk kanker, semakin beragam dan membutuhkan inovasi obat yang adaptif.
Baca Juga: Produksi HPAL dan Smelter Terbentur Lonjakan Harga dan Kelangkaan Pasokan Sulfur “Bahkan jenis kanker saja, dulu kanker yang sangat terkenal mungkin cuma kanker tulang, sekarang kanker kulit, kanker otak juga. Tapi sekarang jadi berkembang, itu tantangannya,” ujar dia. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong pendekatan kolaboratif melalui skema academic-business-government (ABG). Pendekatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara dunia akademik, industri, dan pemerintah dalam pengembangan obat.
“Sains kita gunakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah,” imbuhnya. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pelaksanaan uji klinis sebagai tahap akhir dalam pengembangan obat baru. Taruna menegaskan bahwa uji klinis menjadi kunci dalam memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas produk farmasi sebelum dipasarkan. “Jika kita belum dapat berpartisipasi sejak tahap awal pengembangan proyek, kita masih bisa mengambil peran pada tahap akhir untuk keperluan riset,” imbuh Taruna. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
