BPR di Jateng ingin mendirikan dapen



JAKARTA. Pemain industri dana pensiun (dapen) bakal semakin banyak. Sebentar lagi, sejumlah bank perkreditan rakyat (BPR) di Jawa Tengah (Jateng) bakal berkonsolidasi mendirikan dapen. Kini, mereka sedang berkonsultasi ke Biro Dapen Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Mulabasa Hutabarat, Kepala Biro Dapen Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengatakan, ada 40 BPR yang berkonsolidasi. Sejak beberapa pekan terakhir, perwakilan BPR itu aktif berkonsultasi ke Bapepam-LK.

Namun, Mulabasa mengaku belum mengetahui jenis dapen yang bakal berdiri itu. Yang jelas, perwakilan itu masih menanyakan seputar dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dan dana pensiun pemberi kerja (DPPK).


Catatan saja, bila membentuk DPPK, lembaga itu hanya bisa memberi melayani manfaat pensiun bagi karyawan perusahaan itu sendiri. Sedangkan DPLK lebih luas, karena bisa melayani pensiun bagi karyawan perusahaan yang lain.

Namun, Mulabasa belum bisa memastikan realisasi pembentukan lembaga dapen itu. Ini tentu saja, tergantung persiapan ke-40 BPR itu. "Kami hanya mendukung dan memfasilitasi dengan jasa konsultasi," tambahnya akhir pekan lalu.

Djoni Rolindrawan, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menjelaskan, rencana pembentukan lembaga dapen ini merupakan hasil acara asosiasi ini pada 12 Mei lalu. Kegiatan itu mempertemukan wakil ke-40 BPR di Jateng dengan Biro Dapen Bapepam-LK. "Tampaknya setelah pertemuan itu, mereka tertarik membuat dapen," kata Djoni.

Tentu saja ini akan memperpanjang daftar pemain baru dapen. Beberapa waktu lalu, sudah ada tiga pendatang baru di industri tersebut. Mereka terdiri dari DPPK Sido Muncul dan Bank Nusa Tenggara Barat an DPLK Bank Mandiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: