KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (regsosek) mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022 mendatang. Sementara itu, pengolahan datanya akan dimulai pada tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Margo Yuwono dalam eebinar Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regrosek), Rabu (14/9).

Margo mengatakan, pengumpulan data regrosek tersebut akan melibatkan lebih dari 400.000 petugas yang tersebar di seluruh Indonesia, sementara untuk pengolahan datanya akan melibatkan sekitar 130.000 petugas.

Jadi Investasi Aman, Deposito Bank Digital Ini Bisa Ditarik Kapan Saja Tanpa Penalti

"Yang ini (petugas) akan dilatih secara profesional dengan tata kelola yang standar dengan instruktur yang profesional, sehingga tata kelola pengumpulan dan pengolahan data itu bisa dilakukan dengan standar-standar yang ditetapkan " ujar Margo dalam webinar yang dipantau secara daring, Rabu (14/9).

Baca Juga: Bos BI Tegaskan Inflasi Pangan Harus di Bawah 5%

Margo bilang, untuk pengumpulan datanya sendiri akan dilakukan denfgan cara sensus yang dilakukan secara door to door menggunakan paper and pencil intervieweing (PAPI). Selain itu akan dilengkapi juga dengan geotag dan foto khusus untuk keluarga miskin.

"Sehingga nanti selain mendapatkan data penduduk berikut dengan informasi sosial ekonomi, juga diberikan lokasi di mana penduduk itu yang dikategorikan miskin (tinggal) dan juga kondisi bangunan fisiknya," katanya.

Ia menambahkan, informasi yang dikumpulkan diantaranya menyangkut informasi kependudukan dan ketenagakerjaan, kondisi perumahan, kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.

Sementara output yang dihasilkan adalah basis data sosial ekonomi seluruh penduduk yang nanti bisa diperingkatkan berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari kelompok miskin ekstrim, miskin, rentan miskin, hingga kelompok menengah atas.

"Data yang dihasilkan secara ringkas nanti bisa digunakan sebagai bagian untuk intervensi program-program perlindungan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat," kata Margo.

Baca Juga: Bos BI Was-Was Dampak Rambatan Kenaikan Tarif Transportasi ke Inflasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News