KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menyambut pemilihan umum (Pemilu) 2024, aktivitas kampanye sudah berlangsung sejak akhir tahun 2023. Biasanya, aktivitas kampanye akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa yang kemudian akan menyundut inflasi. 

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Amalia Adininggar mengungkapkan, seberapa besar dampak dari kampanye terhadap pergerakan inflasi akan sangat bergantung dari keputusan para pelaku usaha dalam menetapkan harga. 

“Dampaknya akan terlihat bila pelaku usaha menaikkan harga, sebagai respons dari kenaikan permintaan atau ada permintaan mendadak dari sisi pasar,” terang Amalia dalam konferensi pers, Selasa (2/1). 

Saat ditanya mengenai perhitungan BPS sudah menemukan pola peningkatan inflasi tersebut, Amalia bilang data mungkin terlihat pada bulan Januari 2024 atau pada Februari 2024. 

Baca Juga: Inflasi 2023 Kembali ke Kisaran Sasaran, BI: Hasil Konsistensi Kebijakan dan Sinergi

“Penyesuaian harga, tunggu di Januari 2024 atau di Februari 2024 ini akan terjadi perubahan harga produk yang diterima oleh konsumen atau tidak,” tambahnya. 

Dia juga mengingatkan, meski memang permintaan akan meningkat, tidak serta-merta ini akan dicatat dalam penghitungan inflasi oleh BPS. 

Mengingat, inflasi yang dihitung oleh BPS adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), alias kenaikan harga yang diterima oleh konsumen, bukan kenaikan dari sisi suplai. 

Sehingga fenomena apapun yang kemudian mengungkit permintaan dan harga di tingkat produsen, dampaknya baru akan terlihat bila peningkatan harga tersebut kemudian diteruskan dan dialami di level konsumen. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati