KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) menekankan agar pemerintah memastikan data sosial dan ekonomi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan terus diperbarui agar tetap menggambarkan kondisi masyarakat terkini.

Selain itu, BPS juga meminta agar pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah penting untuk menjaga akurasi dan relevansi data tersebut.

Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, menjelaskan bahwa kondisi masyarakat bersifat dinamis.

Baca Juga: BPS Ungkap Arti Desil DTSEN, Bukan Batas Pendapatan Penerima Bansos

Perubahan seperti perpindahan domisili, kematian, maupun perubahan kondisi sosial ekonomi menyebabkan data perlu diperbarui secara berkala agar informasi yang digunakan pemerintah tetap sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Ada informasi mengenai domisili yang berpindah, meninggal, dan sebagaimana, sehingga dilakukan proses pemutakhiran. Sumber datanya apa? Data dari kementerian lembaga, survei, dan ada sensus. Jadi harus diperbarui sehingga kita dapat informasi yang lebih detail yang lebih akurat sesuai dengan data terkini,” jelas Setia dalam keterangannya, Sabtu (11/9/2026).

Pemutakhiran DTSEN sendiri terus dilakukan secara bertahap oleh BPS bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sejak Februari 2025 hingga saat ini, DTSEN telah mengalami sejumlah pemutakhiran dan telah mencapai versi 7 pada 10 Juli 2026.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan data yang tersedia semakin mutakhir dan mampu menangkap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Celios Desak BPS Hitung Ulang Desil 9-10, Tidak Cukup Andalkan Sanggahan

Selain itu, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk melakukan usul dan sanggah melalui berbagai kanal yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Kementerian Sosial, Andi Kurniawan, menegaskan bahwa saat ini ada sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat baru yang selama ini tidak menerima bansos, kini menerima bansos.

"Ada sekitar 4,3 juta KPM baru yang selama ini tidak menerima terima bansos hari ini bisa menerima bansos, sejak DTSEN kita pakai," ungkap Andi.

Ia menyampaikan bahwa penggunaan DTSEN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan. Pemerintah juga terbuka atas masukan seluruh pihak, dan merespon berbagai masukan sebagai bagian dari pemutakhiran.

Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS), Rusman Heriawan menyampaikan bahwa data hasil Sensus Ekonomi 2026 juga dapat digunakan untuk memutakhirkan DTSEN.

Baca Juga: BPS: Inflasi Inti Naik Jadi 2,92% pada Agustus 2026

“Yang paling dekat untuk memperbaiki DTSEN adalah dari hasil  Sensus Ekonomi tahun 2026 yang sebentar lagi akan dikeluarkan lalu akan mengupdate DTSEN dan desil. Ini jangka pendek,” jelas Rusman.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah membuka help desk atau call center untuk masyarakat dengan melibatkan lintas institusi yang memiliki wewenang atau kepentingan dalam DTSEN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News