JAKARTA. Pemerintah akan memberlakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan memilih opsi pembatasan BBM subsidi untuk seluruh kendaraan plat hitam.Rusman beralasan penerapan opsi tersebut lebih sederhana ketimbang pelarangan untuk kendaraan plat hitam di atas tahun 2005. "Kalau dibatas-batasi implementasinya di lapangan akan repot," katanya, Rabu (1/12).Apalagi, dia bilang, pembatasan BBM pada plat hitam tidak ada multilayer effect. “Karena tidak ada pengaruhnya pada angkutan, kemudian barang-barang pokok juga tidak naik,” ujarnya.Yang penting, dia mengingatkan, penerapan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini sangat memerlukan kesiapan Pertamina untuk menyediakan BBM non subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Maklum saja, Rusman menilai, penerapannya nanti tentu akan sulit. “Ada konsekuensi bagi Pertamina memperluas jaringan untuk menyediakan Pertamax atau BBM non subsidi,” terangnya.Saat ini, Rusman mengatakan pasokan BBM non subsidi di daerah-daerah masih seret. Pertamina sendiri mengakui masih banyak daerah terutama di luar Jawa yang belum bisa menyediakan BBM non subsidi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BPS: Pembatasan BBM subsidi plat hitam lebih sederhana
JAKARTA. Pemerintah akan memberlakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan memilih opsi pembatasan BBM subsidi untuk seluruh kendaraan plat hitam.Rusman beralasan penerapan opsi tersebut lebih sederhana ketimbang pelarangan untuk kendaraan plat hitam di atas tahun 2005. "Kalau dibatas-batasi implementasinya di lapangan akan repot," katanya, Rabu (1/12).Apalagi, dia bilang, pembatasan BBM pada plat hitam tidak ada multilayer effect. “Karena tidak ada pengaruhnya pada angkutan, kemudian barang-barang pokok juga tidak naik,” ujarnya.Yang penting, dia mengingatkan, penerapan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini sangat memerlukan kesiapan Pertamina untuk menyediakan BBM non subsidi di seluruh wilayah Indonesia. Maklum saja, Rusman menilai, penerapannya nanti tentu akan sulit. “Ada konsekuensi bagi Pertamina memperluas jaringan untuk menyediakan Pertamax atau BBM non subsidi,” terangnya.Saat ini, Rusman mengatakan pasokan BBM non subsidi di daerah-daerah masih seret. Pertamina sendiri mengakui masih banyak daerah terutama di luar Jawa yang belum bisa menyediakan BBM non subsidi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
