KONTAN.CO.ID - Mandalika, (10/10) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini secara khusus mengukur dampak ekonomi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 melalui Survei Kajian Dampak Event MotoGP 2026. Survei ini bertujuan memotret dampak penyelenggaraan ajang olahraga internasional tersebut terhadap aktivitas ekonomi, baik di Nusa Tenggara Barat maupun di wilayah lain di Indonesia.

MotoGP Mandalika saat ini tengah berlangsung mulai dari tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Indonesia telah menjadi tuan rumah sejak tahun 2022. Penyelenggaraan ajang internasional ini memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, transportasi, perdagangan, hingga jasa pariwisata dan ekonomi kreatif.

“BPS melakukan pendataan di kawasan Mandalika bukan sekedar untuk menghitung berapa banyak penonton yang hadir, melainkan juga mengukur lama tinggal serta pola pengeluaran wisatawan, baik mancanegara maupun domestik,” ungkap Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Sabtu (9/10).

Amalia juga menjelaskan bahwa dampak ekonomi MotoGP Mandalika juga berpotensi menjangkau wilayah di luar Kabupaten Lombok Tengah. Kunjungan wisatawan dapat mendorong aktivitas ekonomi di berbagai destinasi wisata lainnya di NTB, seperti kawasan Gili Tramena, Desa Wisata Sade, serta Senggigi. Menurutnya, BPS juga mengkaji manfaat ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP di berbagai wilayah.

“Dampak ekonomi MotoGP tidak berhenti di sekitar sirkuit Mandalika atau bahkan di NTB saja. Mulai dari transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, hingga pembelian merchandise, semua melibatkan usaha dari daerah lain. Seperti perjalanan penonton dari Bali dan Surabaya, atau penggunaan kendaraan sewa dan kapal feri. Melalui analisis keterkaitan antarwilayah, BPS mengukur bagaimana aktivitas MotoGP menggerakkan sektor-sektor ekonomi dan seberapa luas dampaknya,” ujar Amalia.

BPS melaksanakan survei kepada para pengunjung selama tiga hari penyelenggaraan MotoGP, yakni pada 9–11 Oktober 2026. Survei ini menggunakan metode purposive sampling untuk mengumpulkan informasi mengenai karakteristik pengunjung, lama tinggal, pendapatan, dan pola pengeluaran wisatawan domestik maupun mancanegara.

Selain itu, BPS juga melaksanakan survei kepada para pelaku usaha, yaitu UMKM dan usaha terpilih, pada Oktober–November 2026. Survei ini menggunakan metode probability sampling dengan pendekatan stratified random sampling berdasarkan lapangan usaha. Informasi yang dikumpulkan mencakup struktur pendapatan, pengeluaran, serta penyerapan tenaga kerja, termasuk perbandingan kondisi sebelum dan selama penyelenggaraan event.

Pendataan BPS mencakup berbagai lapangan usaha yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan MotoGP. Pada sektor akomodasi, pendataan meliputi hotel berbintang, hotel nonbintang, hingga homestay. Sementara itu, sektor usaha lainnya mencakup kuliner, penjualan suvenir dan produk kriya, transportasi, jasa keuangan, layanan kesehatan, serta jasa pariwisata lainnya.

Data Survei Kajian Dampak Dampak Event MotoGP 2026 juga akan dilengkapi dengan data administratif lainnya, antara lain InJourney, PT Angkasa Pura, ASDP, asosiasi perhotelan, serta hasil survei rutin BPS. Data tersebut menjadi pembanding dalam menganalisis perubahan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan MotoGP.

Pelaksanaan kajian ini juga didukung oleh koordinasi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta pihak penyelenggara dan pengelola kegiatan, termasuk ITDC, Pertamina, dan Dorna Sports.

BPS rencananya akan merilis Hasil Kajian Komprehensif Dampak Ekonomi MotoGP Mandalika 2026  kepada publik pada Maret 2027.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News