KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berupaya mengurangi kemacetaan di Jabodetabek dengan berbagai cara, mulai dari penerapan ganjil-genap di jalan tol dan pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD). Dengan itu diharapakan, masyarakat beralih ke angkutan massal seperti Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan sebagainya.

Dalam mengembangkan TOD, pemerintah juga melakukan kerjasama dengan pengembang swasta, salah satunya dengan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama APLN membangun area transportasi berorientasi transit atau fasilitas transfer point kawasan TOD Gunung Putri di Podomoro Golf View (PGV) Cimanggis.

Penyediaan transfer point di kawasan Podomoro Golf View (PGV) yang dibangun Agung Podomoro merupakan hasil rekomendasi teknis BPTJ untuk mengurangi penggunaan kendaraan, kemacetan jalan dan polusi udara. Transfer point tersebut telah diresmikan oleh BPTJ pada Sabtu (21/4). Keberadaanya diharapkan dapat meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum dan menambah variasi moda pergerakan kawasan perkotaan.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono menyebutkan pembangunan transfer point di PGV diharapakan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke sarana transportasi publik. “Dengan fasilitas penunjang sarana angkutan umum yang semakin nyaman dan banyak, kami berharap masyarakat dapat meninggalkan kendaraan pribadi. Sehingga selain dapat mengurangi kepadatan lalu lintas,dan menekan polusi, juga semakin efisien,” kata Bambang di Jakarta, Sabtu (21/4).

Presiden Direktur APLN Cosmas Batubara menambahkan, penyediaan TOD Gunung Putri di kawasan Podomoro Golf View merupakan upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan kemacetan lalu lintas yang berdampak sangat luas. “Kami tentu bangga ditunjuk menjadi operator transfer point TOD Gunung Putri, yang memberikan banyak manfaat kepada masyarakat luas,” katanya.

Transfer point Gunung Putri di kawasan Superblok PGV memiliki area parkir luas, shuttle bus, terminal dan ruang tunggu yang nyaman, hingga terkoneksi dengan fasilitas kawasan. Transfer Point ini akan mengintegrasikan jalur LRT dari arah bogor ke cawang (dan sebaliknya), jalur bus baik PPD, Damri, maupun Transjakarta.

Masyarakat yang akan terlayani dengan keberadaan transfer point ini tidak hanya mereka yang tinggal di Gunung Putri, melainkan juga warga Cimanggis, Depok, Cinere dan sekitarnya.

Cosmas menjelaskan, kawasan Podomoro Golf View (PGV) dikembangkan APLN untuk memenuhi kebutuhan hunian yang semakin tinggi. Proyek memiliki luas sekitar 60 hektare (ha) dan berjarak sekitar 19 kilometer (km) dari Cawang. Menurutnya, penunjukan Kawasan PGV sebagai transfer point kawasan TOD akan menambah kemudahaan dan fasilitas bagi penghuninya, serta meningkatkan nilai investasi dari properti di dalam Kawasan tersebut.

Dia mengatakan, hunian yang terkoneksi langsung dengan sarana transportasi publik menjadi solusi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat perkotaan, utamanya kota-kota besar seperti Jakarta. "konsep ini kami yakini dapat mengurangi beban biaya transportasi, sehingga lebih hemat, juga dapat menurunkan polusi," tambah Cosmas.

Pada kesempatan yang sama, APLN juga meneken kerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang akan menjadi salah satu fasilitas pendidikan di kawasan Podomoro Golf View.

Pengamat Perkotaan, Yayat Supriatna menilai pembangunan kawasan berorientasi transit oleh pemerintah dapat mengurangi pengguna kendaraan pribadi jika sarananya menjamin kenyamanan warga. “Jika TOD dikembangkan di daerah pinggiran atau daerah penyangga ibukota yang arahnya ke dalam kota, saya kira hal itu dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, selama sarana yang disediakan menjamin kenyamanan,” katanya.

Pemerintah menargetkan 1,2 juta orang akan berpindah dari kendaraan pribadi jika kereta ringan (LRT) sudah beroperasi. Menurut Yayat, hal itu bisa saja terjadi jika sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tunggu, terminal dan akses untuk mencapainya mudah dan nyaman.

Yayat menambahkan, sedikit banyaknya jumlah masyarakat yang beralih tergantung jumlah penduduk dan wilayah yang dilayani. Oleh karena itu, TOD seharusnya dapat mengintegrasikan antarmoda sehingga semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum.

Upaya mengajak warga beralih ke angkutan umum akan semakin efektif tergantung dengan jaringan pada simpul dan daerah pelayanan.

Yayat menilai kerjasama antara pemerintah dan swasta suatu hal yang bagus dalam pengembangan TOD. Kerjasama juga bisa dilakukan melalui Public Private Partnership atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) karena tujuannya untuk kepentingan infrastruktur publik.

Menurut Yayat, keberadaan TOD akan mampu menjawab tantangan pengelolaan sistem transportasi dan hunian di masa depan dengan catatan memperhatikan pemberdayaan dan kemampuan masyarakat menengah ke bawah untuk memiliki tempat tinggal di kawasan tersebut.

Keberadaan TOD akan membuat perjalanan dan waktu semakin efektif. “Orang tak perlu lagi beli mobil, mikirin bayar parkir mobil, juga lebih efektif waktu, efektif dalam perjalanan. Tetapi TOD jangan dimonopoli oleh pengembang besar,” imbuh Yayat.

Dia menilai TOD memiliki multifungsi. Selain dapat mengatasi masalah lalu lintas, juga berpotensi menumbuhkan perekonomian kawasan. Ke depan akan terjadi redistribusi fungsi, menjadikan wilayah luar jakarta sebagai kawasan bisnis, perkantoran dan sebagainya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi