KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Brantas Abipraya (Persero) menghadapi tekanan arus kas di tengah kondisi industri konstruksi yang masih menantang. Untuk menjaga keberlangsungan proyek dan memenuhi kewajiban kepada rantai pasok, perseroan menyiapkan sejumlah strategi pengelolaan likuiditas.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Brantas Abipraya Suradi mengatakan, kebutuhan modal kerja yang besar menjadi salah satu tantangan utama dalam bisnis konstruksi. Pada saat yang sama, kontraktor tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran kepada vendor dan subkontraktor selama proyek berjalan.

“Yang pertama kita panggil subkontraktor, kita kasih relaksasi waktu pembayarannya. Saya janjikan sampai tahun depan akan kami bayar, tetap akan membayar. Saya buatin jadwal pembayarannya,” ujar Suradi kepada media di kantornya, Kamis (17/9/2026).

Selain melakukan penyesuaian jadwal pembayaran, Brantas Abipraya juga mencari tambahan pembiayaan untuk memperkuat arus kas. Perseroan turut mengupayakan pemanfaatan sebagian penerimaan dari proyek baru untuk membantu memenuhi kewajiban kepada subkontraktor.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Bentuk Badan Usaha Khusus Migas, Langsung di Bawah Presiden

Strategi tersebut dinilai penting karena tekanan arus kas pada kontraktor utama dapat memberikan dampak berantai terhadap ekosistem industri konstruksi. Gangguan pembayaran berpotensi memengaruhi vendor, subkontraktor, hingga tenaga kerja yang bergantung pada keberlanjutan proyek.

“Ini bukan semata-mata untuk kita. Di belakang kita ada vendor dan subkontraktor yang juga membutuhkan itu. Ada multiplier effect ke masyarakat,” katanya.

Suradi menilai tantangan industri konstruksi semakin kompleks karena kontraktor harus beroperasi dengan margin yang relatif terbatas. Di sisi lain, kebutuhan modal kerja serta biaya pembiayaan tetap harus dipenuhi selama proyek berlangsung.

Ia mencontohkan, proyek dengan margin sekitar 5% masih harus menanggung sejumlah potongan serta kebutuhan modal kerja pada tahap awal pelaksanaan. Apabila pembayaran proyek tidak diterima sesuai jadwal, kondisi tersebut dapat menyebabkan arus kas kontraktor menjadi negatif.

Restitusi Pajak Rp800 Miliar

Tekanan likuiditas Brantas Abipraya juga berkaitan dengan proses restitusi pajak yang masih berlangsung. Perseroan mencatat nilai restitusi yang masih menjadi perhatian berada di kisaran Rp800 miliar.

Menurut Suradi, percepatan proses restitusi tersebut akan memberikan ruang yang lebih besar bagi perseroan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sekaligus menjalankan kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek.

Di tengah kondisi tersebut, Brantas Abipraya tetap mengerjakan berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Portofolio proyek perseroan mencakup bendungan, jaringan irigasi, jalan tol, pembangunan rumah susun, penguatan NCICD, proyek kampung nelayan, hingga sekolah rakyat.

Namun, sejumlah proyek berpotensi mengalami perubahan jadwal penyelesaian akibat keterbatasan alokasi anggaran. Suradi menyebut terdapat sekitar delapan proyek bendungan dengan sisa nilai kontrak sekitar Rp3 triliun yang sebelumnya ditargetkan rampung pada tahun ini.

“Harusnya tahun ini. Mau tidak mau geser. Rata-rata habis tahun ini, karena sudah lama,” ungkapnya.

Selain proyek bendungan, terdapat pekerjaan eskalasi proyek dengan nilai sekitar Rp700 miliar yang masih menunggu pembayaran. Kondisi ini membuat perseroan perlu melakukan penyesuaian dalam pengelolaan proyek sekaligus arus kas.

Baca Juga: Usai KTT BRICS di India, Pemerintah Siapkan Langkah Konkret Dorong Kerja Sama Ekonomi

Target Penjualan Rp10 Triliun

Meski menghadapi tekanan likuiditas dan potensi pergeseran sejumlah proyek, Brantas Abipraya masih mempertahankan target kinerja pada tahun ini.

Perseroan membidik penjualan sekitar Rp10 triliun dengan laba sekitar Rp201 miliar.

Untuk menjaga kinerja tersebut, Brantas Abipraya juga melakukan efisiensi dan streamlining organisasi. Perseroan memilih untuk tidak melakukan perekrutan tenaga kerja baru dan mengandalkan pengurangan jumlah tenaga kerja secara organik melalui pensiun.

Suradi mengatakan, perusahaan konstruksi juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan kapasitas bisnis dalam jangka panjang. Menurutnya, pengurangan tenaga kerja secara agresif memang dapat menekan biaya dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menimbulkan kesenjangan regenerasi jika tidak dikelola secara tepat.

Di sisi lain, Brantas Abipraya berharap dukungan pembiayaan untuk BUMN karya dapat terus diperkuat. Menurut Suradi, biaya pembiayaan yang lebih rendah dapat membantu perusahaan konstruksi menjaga harga penawaran proyek sekaligus mempertahankan aktivitas konstruksi.

“Kalau dana itu bisa mengorkestrasi, ada nilai tambah yang bisa memberikan daya ungkit ekonomi,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News